Saeful Bachri Dorong Kemudahan Perizinan dan Akses Modal bagi UMKM di Kabupaten Bandung

- Jurnalis

Rabu, 13 November 2024 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri. S.H., M. A. P saat menampung aspirasi warga Bojong Malaka di reses pertama tahun sidang 2024-2025. Selasa (12/11/2024)

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri. S.H., M. A. P saat menampung aspirasi warga Bojong Malaka di reses pertama tahun sidang 2024-2025. Selasa (12/11/2024)

Infobandungnews.com – Baleendah. Seluruh Anggota DPRD Jawa Barat di bulan November ini melakukan Reses 1 Tahun Sidang 2024-2025 untuk menampung aspirasi dan keluhan masyrakat di dapilnya masing-masing termasuk Saeful Bachri. S.H., M.A.P mengadakan reses hari ke-2 di kawasan Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah. Selasa, 12 November 2024.

Kegiatan ini merupakan bagian dari kewajiban anggota DPRD untuk mendengar dan memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pemilihan mereka.

Dalam kesempatan reses ini, Saeful Bachri menjelaskan bahwa isu utama yang disampaikan warga adalah terkait bidang ekonomi, khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Adapun tiga poin utama yang menjadi perhatian dalam reses kali ini adalah masalah perizinan usaha, akses permodalan, dan pemasaran produk.

“Masalah perizinan usaha banyak masyarakat yang mengeluhkan proses perizinan usaha yang dianggap masih terlalu rumit dan memakan waktu lama,” katanya.

“Mereka berharap pemerintah dapat menyederhanakan birokrasi perizinan sehingga lebih cepat, mudah, dan terjangkau, bahkan jika memungkinkan tanpa biaya,” ujarnya.

Saeful menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mempermudah proses perizinan ini agar masyarakat lebih terbantu dalam mengembangkan usaha mereka.

Selain itu, akses permodalan usaha menjadi kendala klasik yang selalu muncul di setiap pertemuan dengan masyarakat.

Menurutnya, program permodalan dari pemerintah Kabupaten Bandung saat ini cukup baik, di mana masyarakat dapat mengakses pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan, dengan nilai pinjaman sebesar dua juta rupiah.

Baca Juga :  Pemkab Bandung Hentikan Layanan SKTM, Maulana Fahmi : Kasihan Masyakarat Yang Tidak Mampu

“Masyarakat harus memanfaatkan program ini dengan membentuk kelompok, sehingga modal yang tersedia lebih besar dan dapat melawan praktik rentenir atau bank emok yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Ia juga meminta Bank BJB, sebagai bank milik pemerintah, untuk mempermudah akses pinjaman bagi masyarakat kecil.

Disisi lain, terkait pemasaran produk, Saeful Bachri juga membahas pentingnya pemasaran bagi UMKM di era digital saat ini.

Menurutnya, pemasaran tidak lagi harus bergantung pada media konvensional seperti billboard atau iklan di televisi, tetapi bisa dilakukan melalui media sosial dengan biaya yang jauh lebih terjangkau.

Ia mengusulkan agar masyarakat melatih putra-putri mereka dalam bidang digital marketing sehingga mereka dapat membantu memasarkan produk keluarga secara online.

“Dengan pelatihan ini, diharapkan setiap keluarga dapat memanfaatkan keahlian anak-anak mereka untuk mendukung pemasaran produk UMKM secara digital,” jelasnya.

Saeful berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat lebih proaktif dalam mendukung dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat, terutama di bidang ekonomi, demi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM di Kabupaten Bandung.***

Berita Terkait

Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI
Dedi Mulyadi Jawab Kritik Pembongkaran PKL di Trotoar Bandung: “Hak Pejalan Kaki Harus Dikembalikan”
Dedi Mulyadi Geram Trotoar Subang Dibongkar Lagi untuk Galian Kabel Fiber Optik
Dedi Mulyadi Pantau Penertiban Kios Di Sukajadi, Pedagang Keluhkan Relokasi Belum Jelas
Pemprov Jabar Hentikan Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan untuk Cegah Bencana
13 Kiai di Jawa Barat Tertipu Modus Program MBG, Aset Pesantren Melayang
Dedi Mulyadi Serahkan Bantuan PIP di SLBN Cicendo, Pengawasan Dana Pendidikan Diperketat
Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Lewat WhatsApp, Bapenda Jabar Permudah Layanan Digital

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 23:38 WIB

Pemprov Jabar Raih Opini WTP ke-15 Kali Secara Berturut-turut dari BPK RI

Jumat, 22 Mei 2026 - 07:27 WIB

Dedi Mulyadi Jawab Kritik Pembongkaran PKL di Trotoar Bandung: “Hak Pejalan Kaki Harus Dikembalikan”

Senin, 18 Mei 2026 - 08:10 WIB

Dedi Mulyadi Geram Trotoar Subang Dibongkar Lagi untuk Galian Kabel Fiber Optik

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:33 WIB

Dedi Mulyadi Pantau Penertiban Kios Di Sukajadi, Pedagang Keluhkan Relokasi Belum Jelas

Rabu, 13 Mei 2026 - 16:10 WIB

Pemprov Jabar Hentikan Izin Wisata dan Perumahan di Kawasan Hutan untuk Cegah Bencana

Berita Terbaru