Dapur SPPG Jadi Motor Baru Ekonomi Desa, Saeful Bachri Serukan Keterlibatan Warga

- Jurnalis

Rabu, 19 November 2025 - 11:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD PRovinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat H. Saeful Bachri. S.H., M.A.P

Anggota DPRD PRovinsi Jawa Barat Fraksi Partai Demokrat H. Saeful Bachri. S.H., M.A.P

Infobandungnews.com – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Saeful Bachri, SH., M.AP., menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif warga dalam memanfaatkan peluang usaha yang muncul dari program unggulan Presiden Prabowo, yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki efek ekonomi berantai karena menggerakkan operasional Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap desa.

Dengan kapasitas produksi yang besar—rata-rata sekitar 3.000 porsi per dapur setiap hari—kebutuhan bahan baku seperti beras, ikan, daging, telur, bumbu dapur, hingga buah-buahan harus dipenuhi secara konsisten. Menurut Saeful Bachri, kebutuhan bahan baku yang sangat besar ini seharusnya dapat menjadi peluang usaha bagi masyarakat lokal agar mereka dapat turut merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut. Hal itu disampaikannya saat memberikan pemaparan terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Graha Macan, Kantor Demokrat Kabupaten Bandung, Jl. Puradinata 89 Baleendah, Senin (17/11/25).

Saeful Bachri, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, menyoroti bahwa laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sedang berada dalam kondisi kurang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 hanya mencapai 4,95%, sementara pada tahun 2025 diperkirakan naik tipis menjadi 5,25%. Kenaikan yang hanya 0,3% ini dinilai tidak signifikan, terlebih dengan nilai APBD Jawa Barat Tahun 2025 yang mencapai Rp 31 triliun, namun justru mengalami penurunan pada APBD 2026 menjadi sekitar Rp 26 triliun akibat berbagai pemangkasan.

Baca Juga :  Dede Yusuf Bareng Emak Emak Berdoa Untuk Palestina

“Sebagai anggota legislatif provinsi, sudah menjadi tugas saya untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah. Pengawasan adalah salah satu fungsi utama DPRD, termasuk dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan,” ujar anggota Komisi II DPRD Jabar yang membidangi sektor perekonomian tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah umumnya dipengaruhi oleh empat faktor produksi, yaitu:
Sumber Daya Alam (SDA): Ketersediaan serta pengelolaan kekayaan alam seperti tanah, mineral, dan energi sebagai komponen penting produksi.
Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas dan jumlah tenaga kerja, termasuk aspek pendidikan dan kesehatan, yang menentukan tingkat produktivitas.
Modal: Ketersediaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur yang menunjang proses produksi.
Teknologi dan Kewirausahaan: Tingkat teknologi serta kemampuan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing suatu daerah.

Saeful Bachri juga memaparkan penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang relatif stagnan di tahun 2025. Menurutnya, banyak investor yang memindahkan kegiatan usahanya ke luar Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan padat karya cenderung melakukan ekspansi ke daerah dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat.

Kondisi ini berimbas pada penutupan pabrik, meningkatnya angka PHK, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli masyarakat pun ikut melemah.***

startogel
startogel
startogel
startogel
startogel
startogel
gandatoto
gandatoto
gandatoto
gandatoto

Berita Terkait

Hindari Putus Kuliah, KDM Usul Kenaikan Batas Gaji Orangtua bagi Mahasiswa Penerima KIP
Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Jawa Barat Capai 112,12 Juta pada Semester Pertama 2026
Semarak HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Demokrat Kabupaten Bandung Gelar Mobile Legends Competition dalam Rangkaian Lomba Rakyat
Pemprov Jabar Evaluasi Dana Hibah Rp662 Miliar untuk Instansi Vertikal, Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal
Bapenda Jabar Luncurkan KiosK Samsat, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah Berbasis Data Kependudukan
Biro Adpim Setda Jabar Borong Dua Penghargaan Anugerah Wiradigdaya 2026, Bukti Komitmen Tata Kelola Arsip Modern
Produktivitas Padi Organik Cianjur Meningkat, Kolaborasi Pemprov Jabar dan BI Perkuat Ketahanan Pangan
Wamen ESDM: Jawa Barat Bakal Miliki Sejumlah PSEL untuk Ubah Sampah Jadi Energi

Berita Terkait

Rabu, 12 Agustus 2026 - 07:13 WIB

Hindari Putus Kuliah, KDM Usul Kenaikan Batas Gaji Orangtua bagi Mahasiswa Penerima KIP

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 00:13 WIB

Perjalanan Wisatawan Nusantara ke Jawa Barat Capai 112,12 Juta pada Semester Pertama 2026

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 00:00 WIB

Semarak HUT ke-25 Partai Demokrat, DPC Demokrat Kabupaten Bandung Gelar Mobile Legends Competition dalam Rangkaian Lomba Rakyat

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:33 WIB

Pemprov Jabar Evaluasi Dana Hibah Rp662 Miliar untuk Instansi Vertikal, Disesuaikan dengan Kondisi Fiskal

Rabu, 5 Agustus 2026 - 17:46 WIB

Bapenda Jabar Luncurkan KiosK Samsat, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih Mudah Berbasis Data Kependudukan

Berita Terbaru

Bandung Raya

Pemkot Bandung Siapkan Penanaman Kembali Pohon di Jalan Riau

Sabtu, 15 Agu 2026 - 07:58 WIB