Infobandungnews.com – Para petani beras ketan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kembali menyuarakan keluhan terkait sulitnya memasarkan hasil panen. Minimnya dukungan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam aspek pemasaran membuat kondisi mereka semakin terdesak. Padahal, beras ketan asal Pacet dikenal memiliki mutu lebih unggul dibandingkan daerah lain seperti Tasikmalaya maupun Cililin, Bandung Barat.
Asep Sufaal (60), salah satu petani ketan, mengungkapkan bahwa ia dan petani lainnya selama ini mengikuti arahan pemerintah daerah untuk menanam padi ketan. Namun, mereka kemudian dihadapkan pada masalah baru: tidak adanya bantuan pemasaran dari pemerintah.
Karena terlanjur menanam, para petani akhirnya berusaha memasarkan hasil panen secara mandiri, bahkan sampai ke Jakarta, dengan biaya angkut yang harus mereka tanggung sendiri.
“Pemerintah menganjurkan kami menanam ketan. Tapi sekarang kami kesulitan menjualnya karena tidak ada pendampingan pemasaran. Padahal kualitas beras ketan Pacet itu jauh lebih baik, baik dari warnanya maupun aromanya,” ujar Asep.
Aspirasi tersebut disampaikan kepada Anggota DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri, dalam agenda Reses I Tahun Sidang 2025–2026 pada Rabu (26/11/2025).
Asep menambahkan bahwa ketika mereka membawa 5 ton beras ketan ke Jakarta, hanya satu karung sekitar 50–60 kilogram yang berhasil terjual.
“Petani sudah siap dan tidak ragu menanam. Tapi menjualnya sangat sulit, ditambah harga yang tidak menentu. Kami berharap pemerintah menghadirkan solusi nyata,” ungkapnya.
Saeful Siap Koordinasi dengan Bulog dan Dinas Pertanian
Menanggapi keluhan tersebut, Saeful Bachri menyatakan bahwa ia akan segera mengomunikasikan permasalahan para petani kepada dinas pertanian baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Saya akan teruskan persoalan ini kepada dinas pertanian. Pemerintah seharusnya lebih dulu memastikan pasarnya. Jangan hanya melihat harga yang tinggi, sementara konsumsi ketan tidak serutin beras biasa,” jelas Saeful.
Ia berharap koordinasi tersebut bisa membuka jalan agar para petani ketan di Pacet tidak lagi kesulitan menjual hasil panennya sehingga pendapatan mereka dapat meningkat.
Politisi Partai Demokrat ini juga berencana menanyakan kepada Bulog Jawa Barat terkait kemungkinan lembaga tersebut menampung beras ketan. Jika Bulog membuka peluang, maka petani akan memiliki saluran pemasaran yang lebih pasti.
“Saya akan cek ke Bulog apakah mereka menerima beras ketan atau tidak. Jika iya, kita akan komunikasikan supaya bisa ditampung,” ujarnya.
Saeful juga mengingatkan agar kasus seperti gagalnya pemasaran porang yang terjadi beberapa waktu lalu tidak terulang kembali.
Pelaku UMKM Sablon Butuh Akses Permodalan
Dalam kesempatan reses yang sama, seorang pelaku UMKM jasa sablon, Nurdin Hidayat (48), turut menyampaikan aspirasinya. Ia mengaku membutuhkan dukungan modal agar produksinya dapat terus berjalan.
“Saya sangat membutuhkan bantuan modal untuk mempertahankan usaha. Selama ini saya belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah,” tuturnya.
Selain permodalan, Nurdin juga berharap adanya pelatihan bagi UMKM padat karya seperti usaha sablon, karena pelatihan yang digelar sejauh ini lebih banyak menyasar usaha kuliner seperti cireng atau seblak.
Menanggapi hal ini, Saeful menyampaikan bahwa dirinya akan mendorong bank daerah untuk memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Ia menyebut bahwa di Kabupaten Bandung tersedia program bantuan modal tanpa agunan dan bunga di BPR Kerta Raharja, serta akses KUR di Bank BJB.
Menurut Saeful, pengajuan bantuan modal akan lebih mudah jika pelaku usaha tergabung dalam kelompok. “Jika membentuk kelompok, bantuan bisa mencapai Rp20 juta,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa baik aspirasi petani ketan maupun UMKM bidang sablon akan segera ia komunikasikan kepada instansi terkait agar pertumbuhan ekonomi masyarakat Pacet dan Kabupaten Bandung terus bergerak positif, sehingga kesejahteraan warga turut meningkat.*
