Infobandungnews – Rencana penerapan kembali sistem pembelajaran jarak jauh bagi siswa mulai April 2026 dipastikan tidak akan dilaksanakan. Kebijakan tersebut sebelumnya sempat mencuat sebagai bagian dari upaya efisiensi dan penghematan energi yang tengah dipertimbangkan pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Hasil koordinasi antar kementerian menyimpulkan bahwa kegiatan belajar mengajar secara langsung di sekolah perlu tetap dipertahankan guna menjaga mutu pendidikan. Pratikno menegaskan bahwa proses pembelajaran harus berjalan optimal dan tidak menimbulkan risiko penurunan kualitas belajar atau learning loss, sehingga metode tatap muka tetap menjadi pilihan utama.
Ia juga menambahkan bahwa pembelajaran daring saat ini tidak dianggap sebagai kebutuhan mendesak.
Terkait opsi pembelajaran campuran atau hybrid, Pratikno mengungkapkan bahwa wacana tersebut sempat dibahas. Namun, setelah dikaji bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama, metode kombinasi daring dan luring tersebut belum menjadi prioritas kebijakan.
Pemerintah saat ini lebih fokus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis. Beberapa di antaranya meliputi revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda. Program-program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, baik di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Selain itu, pemerintah memastikan bahwa layanan kesehatan esensial tetap berjalan normal dan tidak terdampak kebijakan efisiensi.
Dalam upaya menjalankan efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan kinerja birokrasi, pengurangan perjalanan dinas yang tidak mendesak, optimalisasi rapat secara daring, serta penerapan pola kerja fleksibel atau flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
Pemerintah menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, dengan pendekatan yang lebih efektif, efisien, dan tetap menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
