Infobandungnews – Lebih 100 guru honorer dari sebuah yayasan bertemu Wakil Ketua Komisi X DPR-RI Dede Yusuf. Mereka menyampaikan banyak aspirasi masalah pendidikan.
Pertemuan dilakukan di sebuah rumah di Majalaya, Kabupaten Bandung. “Kalau di depan para guru yayasan, saya tidak berani berdiri,” ucap Dede Yusuf, Jumat (17/3/2023).
Dalam agenda kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) kali ini, Dede Yusuf mendengar langsung opini dari para guru honorer.
“Guru wajib dibela dalam kondisi apa pun. Kalau ada yang menentang karena kita membela nasib guru, kita demo,” ucap salah satu guru bernama Wahyuningsih dengan suara lantang.
Walau duduk di kursi roda, ibu yang juga pemilik yayasan pendidikan ini mengingatkan posisi guru. Dalam pembukaan UUD 1945, ditegaskan amanat bernegara, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Di situlah pentingnya guru.
“Jadi kalau ada pertanyaan harus membela mana antara guru atau pejabat, jelas kita harus membela guru,” tandasnya.
Dede Yusuf mengaku prihatin dengan nasib seorang guru di Cirebon yang dipecat setelah berkomentar di medsos seorang pejabat.
“Terlepas cara guru itu dianggap tidak sopan, tidak seharusnya sampai dipecat oleh yayasan. Apalagi jika sampai dapodik yang bersangkutan dihapus,” katanya.
Dede lantas bercerita kebijakan pengangkatan P3K bagi guru. Dengan jadi P3K, kesejahteraan para guru jadi meningkat. Bahkan bisa di atas UMK. Misalnya di Kabupaten ada yang mencapai Rp 4 juta, termasuk tunjangan.
“Saya tahu persis masih banyak guru honorer yang gajinya di bawah UMK,” tegas doktor Administrasi Publik jebolan Unpad ini.
‘Kalau urusan perut saja belum beres, bagaimana kita menuntut kualitas pembelajaran,” ungkap ketua Wantim (Dewan Pertimbangan) Partai Demokrat Jabar ini.
Dede lantas bertanya, siapa yang berniat ikut tes P3K. Tak ada satu pun yang angkat tangan. “Mengapa tidak mau ikut guru P3K,” ucap Dede. “Setia Pak,” teriak seorang guru.
Dede mengaku sudah minta pemerintah mengubah kebijakan. Guru yang lolos P3K harus dimungkinkan tetap mengajar di yayasan. “Tetap mengajar di yayasan tapi dibayar negara. Ini sedang kita perjuangkan,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Yayasan Dharma Agung Raindra Oto Muharam serta Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Saeful Bachri.
Yg-IBN 001
