Infobandungnews – Pemerintah berencana mengubah mekanisme pembayaran uang pensiun aparatur sipil negara (ASN). Mulai 2027, dana pensiun ditargetkan dapat disalurkan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening pribadi masing-masing penerima.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, sistem pembayaran tersebut akan mengadopsi pola penyaluran gaji pegawai negeri sipil (PNS), TNI, dan Polri yang selama ini telah dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing pegawai.
“Saya juga berharap bahwa bukan hanya PNS, TNI Polri, tapi juga para pensiunan-pensiunan kita sekarang idealnya juga menurut saya, dan kita akan desain untuk masukin 2027 menerima uang pensiunnya langsung di rekeningnya langsung dari rekening kas umum negara,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, dikutip Sabtu, 10 Oktober 2026.
Saat ini, pembayaran pensiun masih melibatkan lembaga pengelola masing-masing. PT Taspen melayani pembayaran bagi pensiunan PNS, sedangkan PT Asabri menangani pensiunan TNI dan Polri. Selanjutnya, dana disalurkan kepada penerima melalui bank mitra pembayaran maupun PT Pos Indonesia.
Suahasil menyebutkan, rencana tersebut akan menerapkan sistem government to person (G2P), yakni penyaluran dana pemerintah secara langsung kepada rekening individu. Pola serupa juga telah digunakan dalam penyaluran tunjangan profesi guru, termasuk bagi guru di daerah dan guru non-PNS dalam kebijakan terbaru.
Melalui sistem ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mentransfer tunjangan dari RKUN langsung ke rekening pribadi penerima manfaat.
Menurut Suahasil, penerapan mekanisme pembayaran langsung untuk uang pensiun diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan nominal dana yang diterima. Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada keakuratan serta pembaruan data para penerima manfaat.
Ia juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kini semakin diarahkan melalui rekening bank milik penerima. Mayoritas masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial, termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), telah memperoleh bantuan secara langsung melalui rekening masing-masing.
Adapun warga yang belum mempunyai rekening bank masih mengakses bantuan melalui kantor pos.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pemerintah sedang menyiapkan program pembukaan rekening tanpa biaya. Langkah ini terutama ditujukan bagi masyarakat penerima bantuan sosial agar penyaluran bantuan dapat dilakukan melalui perbankan.
“Jadi esensi untuk membukakan rekening adalah supaya seluruh masyarakat kita terutama yang menerima perlindungan sosial itu menerima perlindungan sosialnya lewat rekening bank, kita bukakan sehingga nanti menjadi bagian dari peningkatan sistem keuangan yang lebih inklusif,” ujar Suahasil.
Lebih lanjut, Suahasil menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan sistem perbendaharaan negara saat ini telah memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran langsung kepada masyarakat. Kemampuan tersebut dinilai menjadi perkembangan penting dibandingkan dengan kondisi puluhan tahun silam.
“Mungkin kalau di masa yang lalu, 40 tahun yang lalu, kemampuan perbendaharaan kita belum bisa melakukan G2P payment secara langsung, sekarang sudah bisa,” tandasnya.
Jika rencana ini terealisasi sesuai target, pembayaran pensiun ASN pada 2027 berpotensi menjadi lebih sederhana karena dana dapat diterima langsung oleh penerima manfaat dari kas negara.
#UangPensiunASN #PensiunanPNS #ASN #KementerianKeuangan #SuahasilNazara #APBNKiTa #Taspen #Asabri #KeuanganNegara #BeritaNasional
