Infobandungnews- — Peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap 24 September diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata. Momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk melihat kembali berbagai persoalan yang dihadapi petani sekaligus memperkuat kebijakan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Saeful Bachri, dalam memperingati Hari Tani Nasional 2026.
Saeful mengatakan, agenda ketahanan pangan dan kedaulatan pangan harus ditempatkan berdampingan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, keberlangsungan produksi pangan sangat bergantung pada kondisi dan keberlanjutan kehidupan para petani sebagai pelaku utama di sektor tersebut.
“Ketika kita terus berbicara tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, apakah petani sebagai pelaku utamanya sudah benar-benar sejahtera?” ujar Saeful.
Ia menjelaskan bahwa Hari Tani Nasional memiliki latar belakang sejarah yang berkaitan erat dengan perjuangan agraria di Indonesia. Peringatan setiap 24 September bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan kemudian ditetapkan sebagai Hari Tani Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.
Menurutnya, semangat yang terkandung dalam momentum tersebut tidak terlepas dari upaya mewujudkan keadilan agraria serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani.
Atas dasar itu, pembangunan pertanian tidak semestinya hanya mengejar peningkatan jumlah produksi. Keberhasilan sektor pertanian juga perlu dilihat dari kemampuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan, perlindungan, dan kesejahteraan petani.
“Petani membutuhkan kepastian. Kepastian mendapatkan pupuk dan benih yang berkualitas, ketersediaan air dan irigasi, perlindungan lahan pertanian, akses pembiayaan yang mudah, teknologi dan mekanisasi, serta yang paling penting adalah kepastian pasar dan harga yang memberikan keuntungan layak kepada petani,” katanya.
Saeful menilai peningkatan hasil produksi harus dibarengi dengan jaminan akses pasar. Produktivitas yang meningkat akan menjadi persoalan apabila petani justru menghadapi anjloknya harga komoditas saat memasuki masa panen.
Pada saat yang sama, berbagai komponen biaya usaha tani, seperti pupuk, benih, tenaga kerja dan sarana produksi lainnya, terus menjadi beban yang harus ditanggung petani. Kondisi tersebut diperberat dengan masih adanya tantangan terhadap posisi tawar petani dalam mata rantai perdagangan.
“Jangan sampai petani diminta terus meningkatkan produksi, tetapi ketika panen tiba justru menghadapi harga yang jatuh,” tegasnya.
Dalam konteks Jawa Barat, Saeful menyebut sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan yang membutuhkan perhatian dan penanganan berkelanjutan. Beberapa di antaranya menyangkut regenerasi petani, berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi, dampak perubahan iklim, serta tingginya risiko yang dihadapi dalam kegiatan usaha tani.
Untuk menghadapi berbagai persoalan tersebut, ia mendorong adanya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Kita tidak cukup hanya membantu bagaimana petani menanam. Pemerintah juga harus hadir dalam pascapanen, pengolahan, distribusi, akses pasar, hilirisasi, dan peningkatan nilai tambah produk pertanian,” ujarnya.
Selain kebijakan di sektor produksi, Saeful juga menekankan pentingnya memperkuat organisasi dan kelembagaan ekonomi petani. Koperasi, BUMDes, dan UMKM pangan dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperbesar posisi tawar sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil pertanian.
“Pembangunan pertanian Jawa Barat harus semakin diarahkan kepada penguatan kelembagaan petani, koperasi, BUMDes dan UMKM pangan, sehingga sebagian besar nilai tambah produk pertanian dapat dinikmati oleh petani dan masyarakat di wilayah produksi,” kata Saeful.
Lebih lanjut, ia menilai keberadaan petani memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan pangan sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah. Karena itu, Hari Tani Nasional 2026 perlu menjadi momentum untuk kembali menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan pertanian.
“Menjaga petani berarti menjaga masa depan pangan kita. Menjaga lahan pertanian berarti menjaga masa depan generasi kita. Dan meningkatkan kesejahteraan petani berarti memperkuat ekonomi Jawa Barat dari desa,” tuturnya.
Saeful pun menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2026.
“Petani kuat, pangan berdaulat, desa sejahtera, Jawa Barat maju,” pungkas Saeful Bachri.
