Infobandungnews.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut empat Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya yang daerahnha terdapat pertambangan. Sikap dan kebijakan Presiden sebagai bukti hadirnya negara dalam mendengar aspirasi masyarakat.
Apa yang disampaikan Preseiden Prabowo bahwa pemerintah mengajak semua pihak kritis dan bijak dalam menerima informasi terkait aktivitas tambang Nikel di Raja Ampat. Pemerintah juga berterima kasih kepada aktivis lapangan yang menyampaikan informasi.
Hal tersebut disampaikan Arya Everest Setiawan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Gerindra kepada infobandungnews, Selasa 10 Juni 2025. Ia memberikan respon terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut ijin usaha pertambangan.
Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat sebagai bukti kepemimpinan yang berpihak kepada aspirasi masyarakat,” kata Arya.
Menurut Arya, Presiden Prabowo benar benar kritis mendengarkan aspirasi rakyat dan berterima kasih kepada aktivis lapangan yang menyampaikan informasi meskipun aspirasi itu disampaikan melalui media sosial.
“Kita hari ini benar-benar menyaksikan hadirnya negara melalui kepemimpinan Pak Prabowo sebagai Presiden yang selalu bersama rakyat. Raja Ampat itu salah satu dari sekian banyak warisan alam yang dianugrahkan kepada negeri Indonesia yang harus di jaga keindahan dan keasliannya,” ucap Arya.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan mencabut 4 ijin usaha pertambangan (IUP) Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya per selasa (10/06/2025). Hal ini dibahas Prabowo saat rapat terbatas bersama kementrian terkait di Hambalang Jawa Barat, Senin (9/06/2025).
“Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas salah satunya membahas IUP di Kabupaten Raja Ampat. Atas persetujuan Bapak Presiden, beliau memutuskan Pemerintah akan mencabut IUP untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat” Jelas. Mentri sekretaria negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers dikantor Presiden, Jakarta. Selasa (10/06/2025).***
