Dede Yusuf : Perlu Adanya Aturan Bersama Atasi Tumpang Tindih Pengembangan Pariwisata

- Jurnalis

Selasa, 29 November 2022 - 22:42 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR Rapat dengan Pemda Kabupaten Bandung serta para pelaku sektor Pariwisata di Rengganis Suspension Bridge, Kabupaten Bandung, Jabar, Senin (28/11/2022)

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR Rapat dengan Pemda Kabupaten Bandung serta para pelaku sektor Pariwisata di Rengganis Suspension Bridge, Kabupaten Bandung, Jabar, Senin (28/11/2022)

Kabbdg – infobandungnews -Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menyoroti permasalahan regulasi dalam bidang Kepariwisataan, salah satunya disebabkan masih adanya tumpang tindih regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti misalnya di Kabupaten Bandung ini, hampir 90 persen lahan disini milik Perhutani dan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) yang menyebabkan Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima sangat kecil dan tidak signifikan

Oleh karena itu, kami mengusulkan harus ada Memorandum of Understanding (MoU) bersama antar stakeholder terkait, mulai dari Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Kementerian KLHK dan pihak-pihak yang memiliki kaitan pada sektor pariwisata. Nanti aturannya bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Surat Keputusan Bersama yang disepakati lintas kementerian, tapi yang jadi permasalahan, apakah dari kementerian-kementerian tersebut mau tidak membahas ini,” tanya Dede saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR Rapat dengan Pemda Kabupaten Bandung serta para pelaku sektor Pariwisata di Rengganis Suspension Bridge, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Senin 29/11/2022.

Politisi F-Partai Demokrat ini menyatakan, karena lahan disini dimiliki oleh Perhutani dan PTPN, terkadang pengelolaan lahan yang dimanfaatkan untuk pariwisata tidak sinkron dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda. Para pihak swasta, justru akan lebih mudah jika bekerjasama langsung dengan pemerintah pusat dibandingkan melalui Pemda itu sendiri, sehingga PAD yang didapat oleh Pemda sangat kecil sekali, padahal sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini penyumbang devisa kedua setelah Migas.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR Rapat dengan Pemda Kabupaten Bandung serta para pelaku sektor Pariwisata di Rengganis Suspension Bridge, Kabupaten Bandung, Jabar, Senin (28/11/2022)

Untuk itu kita akan mendorong sebuah aturan yang saling menguntungkan dari sisi pemerintah pusat dan dari sisi pemerintah daerah. Karena kalau pemerintah daerah tidak membangun aksesibilitas maka yang terjadi pasti destinasi tidak akan berkembang, saya mohon maaf saat perjalanan kesini saja tidak ada plang petunjuk jalan. Kita sangat berharap kerjasama lintas sektor ini menjadi hal yang penting, tujuannya kalau sebuah destinasi pariwisatanya berkembang, maka pemerintah juga pasti akan mendorong dengan mempromosikan, membuat papan penunjuk jalan dan sebagainya,” terang Legislator Dapil Jabar II ini.

Yg-IBN001

 

Berita Terkait

Nunggak PKB, Ratusan R2 Terjaring Razia di Kabupaten Bandung
AHY Minta Gedung Partai Demokrat Punya Ikonik Jawa Barat
MK Tolak Gugatan, Dadang Supriatna-Ali Syakieb Segera Dilantik
Imbas Aturan Baru, Warga Bandung Keluhkan Sulit Dapatkan LPG 3 Kg
KDM Bakal Alokasikan Pajak Kendaraan Untuk Perbaikan Jalan
Kerja Sama Pembuangan Sampah dari Bandung ke Garut Terancam, Pj Bupati Garut dan Pj Wali Kota Bandung hingga Gubernur Disomasi Warga Garut
Saeful Bachri Dorong Gerakan Pramuka Sebagai Motor Dalam Membangun Desa Wisata
Mulai 2025, Pemeliharaan PJU dan PJL di Kota Bandung Ditangani oleh PT Haleyora Powerindo

Berita Terkait

Senin, 10 Februari 2025 - 07:54 WIB

Nunggak PKB, Ratusan R2 Terjaring Razia di Kabupaten Bandung

Sabtu, 8 Februari 2025 - 11:56 WIB

AHY Minta Gedung Partai Demokrat Punya Ikonik Jawa Barat

Selasa, 4 Februari 2025 - 18:36 WIB

MK Tolak Gugatan, Dadang Supriatna-Ali Syakieb Segera Dilantik

Minggu, 2 Februari 2025 - 11:57 WIB

Imbas Aturan Baru, Warga Bandung Keluhkan Sulit Dapatkan LPG 3 Kg

Kamis, 30 Januari 2025 - 12:35 WIB

KDM Bakal Alokasikan Pajak Kendaraan Untuk Perbaikan Jalan

Berita Terbaru

Ratusan Kendaraan Nunggak Pajak Terjaring Operasi Gabungan di Kabupaten Bandung, Para pemilik kendaraan yang terjaring diberikan sosialisasi serta pemahaman secara humanis. Sabtu (8/2/2025)

Bandung Raya

Nunggak PKB, Ratusan R2 Terjaring Razia di Kabupaten Bandung

Senin, 10 Feb 2025 - 07:54 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono saat melakukan pengencangan baut sebagai simbol dia walinya pembangunan kantor DPD Demokrat Jawa Barat. Sabtu (8/02/2025)

Jawa Barat

AHY Minta Gedung Partai Demokrat Punya Ikonik Jawa Barat

Sabtu, 8 Feb 2025 - 11:56 WIB

Dadang Supriatna - Ali Syakieb

Bandung Raya

MK Tolak Gugatan, Dadang Supriatna-Ali Syakieb Segera Dilantik

Selasa, 4 Feb 2025 - 18:36 WIB