Korban TPPO Asal Garut Dipulangkan dari Kamboja, Anton Suratto Minta Warga Waspada Tawaran Kerja ke Luar Negeri

- Jurnalis

Sabtu, 7 Maret 2026 - 22:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

infobandungnews – Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Septi Surya Rusmana, warga Kampung Cibingbin RT 002/002, Desa Leuwigoong, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut. Septi diketahui menjadi korban dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) setelah terjebak di Kamboja akibat tawaran pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan kenyataan.

Anton mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah kader Partai Demokrat telah menjemput Septi di Bandara internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Jumat (6/3/2026) setelah yang bersangkutan berhasil kembali ke Indonesia. Ia menyebut kondisi Septi cukup memprihatinkan setelah mengalami berbagai kesulitan selama berada di luar negeri.

Wakil ketua komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Surrato yang Ketua DPD Partai Demokrat Jabar (Kanan) menjemput Korban TPPO Kamboja asal Garut di Bandara internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Jumat (6/3/2026).

“Ya, tadi kami sudah menjemput Mas Septi. Dia terlihat sangat terpukul. Selama di sana kondisinya sudah sangat sulit, makan pun susah dan uang juga sudah habis,” ujar Anton.

Ia bersyukur Septi akhirnya dapat kembali ke tanah air berkat bantuan sejumlah pihak, termasuk dukungan dari kader Demokrat yang turut membantu proses pemulangannya.

“Alhamdulillah berkat bantuan Pak Bajuri, Septi akhirnya bisa kembali ke Indonesia,” tambahnya.

Anton menjelaskan, persoalan yang dialami Septi bermula dari tawaran pekerjaan di luar negeri yang ternyata tidak sesuai dengan informasi awal yang diterimanya. Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi pekerjaan tersebut, Septi akhirnya memutuskan untuk melarikan diri.

Menurut Anton, kejadian ini harus menjadi pelajaran penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran kerja di luar negeri, terutama jika proses pemberangkatan tidak melalui jalur resmi.

Baca Juga :  Susilo Bambang Yudhoyono Tiba di Soreang Bandung, Disambut Ribuan Kader Partai Demokrat

“Kalau ada tawaran seperti ini harus dipastikan dulu kejelasannya. Biasanya kalau pelatihan atau pekerjaan resmi itu berangkatnya rombongan dan visanya memang sebagai pekerja, bukan menggunakan visa turis,” jelasnya.

Ia menilai masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan atau perekrutan ilegal yang sering memanfaatkan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar.

Anton berharap kasus yang menimpa Septi tidak kembali terjadi pada warga lainnya. Ia menekankan pentingnya ketelitian masyarakat sebelum menerima tawaran kerja di luar negeri, sekaligus mendorong pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan pengawasan terkait perlindungan tenaga kerja.

“Ini harus menjadi pelajaran bersama. Kalau ada tawaran kerja di luar negeri harus benar-benar dicek agar tidak menjadi korban penipuan,” tegasnya.

Di sisi lain, Anton menilai pemerintah tidak sepenuhnya dapat disalahkan dalam kasus seperti ini. Pasalnya, banyak warga yang berangkat menggunakan visa wisata sehingga keberangkatannya sulit terdeteksi sejak awal oleh otoritas terkait.

Karena itu, ia mendorong agar edukasi kepada masyarakat mengenai risiko penipuan berkedok pekerjaan di luar negeri terus diperluas.

“Yang paling penting masyarakat harus lebih waspada. Pastikan dulu kebenaran informasi tawaran kerja tersebut supaya kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” pungkasnya.

Berita Terkait

Mulai 1 Juli, Driver Gojek dan Grab Terima 92% Pendapatan, Potongan Aplikasi Turun Jadi 8%
BGN Hentikan Insentif Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Anggaran Rp3,4 Triliun Dihemat
Dorong Praja IPDN Jadi ASN Unggul dan Adaptif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
BGN Kaji Ulang Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG, Anggaran Bahan Baku Tetap Aman
Dapur MBG Membengkak, Pemerintah Evaluasi dan Kaji Penutupan SPPG Berlebih
Demokrat Bantah Keras Isu “Dua Kolonel Usulan AHY” di Kasus Korupsi MBG, Sebut Fitnah Tak Berdasar
Rupiah Sentuh Rp18.000 per Dolar AS, Pengusaha Bus Pariwisata Jabar Mulai Kurangi Operasional Armada
BGN Moratorium Dapur MBG Baru, Optimalkan Kantin Sekolah-Dapur Umum

Berita Terkait

Kamis, 25 Juni 2026 - 07:29 WIB

Mulai 1 Juli, Driver Gojek dan Grab Terima 92% Pendapatan, Potongan Aplikasi Turun Jadi 8%

Minggu, 21 Juni 2026 - 07:38 WIB

BGN Hentikan Insentif Dapur MBG Saat Libur Sekolah, Anggaran Rp3,4 Triliun Dihemat

Jumat, 19 Juni 2026 - 10:13 WIB

Dorong Praja IPDN Jadi ASN Unggul dan Adaptif untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 14 Juni 2026 - 08:06 WIB

BGN Kaji Ulang Insentif Rp6 Juta per Hari untuk Dapur MBG, Anggaran Bahan Baku Tetap Aman

Sabtu, 13 Juni 2026 - 08:11 WIB

Dapur MBG Membengkak, Pemerintah Evaluasi dan Kaji Penutupan SPPG Berlebih

Berita Terbaru