Kemendagri Imbau Pemda Tak Gelontorkan Bansos Jelang Pilkada

- Jurnalis

Sabtu, 30 Maret 2024 - 16:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto kompas.com

Foto kompas.com

Infobandungnews.com – Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan pihaknya akan menerbitkan imbauan agar pemerintah daerah tidak menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Tomsi mengatakan, imbauan tersebut sejalan dengan permintaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata agar terdapat peraturan yang melarang pemerintah daerah (Pemda) penggelontoran bansos jelang pilkada. “Jadi imbauan-imbauan akan kita lakukan ya untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah, seperti yang Pak Pimpinan KPK sampaikan,” ujar Tomsi saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Kemendagri tidak menerbitkan aturan yang bersifat mengikat seperti Peraturan Daerah (Perda) karena imbauan bisa diterobos kepala daerah, Tomsi berkilah. Menurutnya, Kemendagri tidak bisa masuk ke ranah peraturan daerah. “Itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya, kalau kami di pusat kan ada proses yang panjang,” tutur Tomsi. Sebelumnya, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan dan Peluncuran Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2024 Alex meminta pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan bansos menjelang Pilkada.

Alex menuturkan, salah satu fokus MCP 2024 adalah pemantauan pelaksanaan anggaran hibah, bansos, dan pokok pikiran (Pokir).

Ia juga meminta para sekretaris daerah (Sekda) dan pihak Kemendagri memeriksa apakah anggaran bansos suatu daerah naik menjelang Pilkada 2024 dan membandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Saya sih berharap ada perda atau apapun tadi yang melarang penyaluran bansos dua bulan atau tiga bulan sebelum Pilkada,” kata Alex di Gedung Juang KPK, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Mantan auditor Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menyebut, berkaca pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024, masyarakat dibanjiri bansos. Hal itu sesuai dugaan KPK bahwa masyarakat cenderung memilih calon pemimpin yang melakukan politik uang. “Itu dari survei kami di KPK,” tutur Alex. (YG-IBN001)***

Sumber Kompas.com

Berita Terkait

BGN Alihkan Fokus Program MBG ke Peningkatan Kualitas Dapur dan Daerah Terpencil
Menteri AHY Benar, Kondisi Indonesia Sudah Genting
Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Nanik S. Deyang Resmi Nahkodai Program Makan Bergizi Gratis
AHY Resmi Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Gantikan Luhut Panjaitan
BGN Ubah Pola Distribusi MBG Jadi Lima Hari, Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Kualitas Layanan
36 Dapur MBG di Lapas Mulai Beroperasi Akhir Mei, Tuai Sorotan Pengamat
BGN Tegaskan Tidak Ada Batas Usia Maksimum untuk Relawan MBG
Pemerintah Uji Coba CNG 3 Kg untuk Rumah Tangga, Digadang Jadi Pengganti LPG Subsidi

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 07:44 WIB

BGN Alihkan Fokus Program MBG ke Peningkatan Kualitas Dapur dan Daerah Terpencil

Rabu, 3 Juni 2026 - 20:36 WIB

Menteri AHY Benar, Kondisi Indonesia Sudah Genting

Selasa, 2 Juni 2026 - 22:18 WIB

Prabowo Ganti Pimpinan BGN, Nanik S. Deyang Resmi Nahkodai Program Makan Bergizi Gratis

Senin, 1 Juni 2026 - 22:02 WIB

AHY Resmi Pimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Gantikan Luhut Panjaitan

Kamis, 28 Mei 2026 - 06:11 WIB

BGN Ubah Pola Distribusi MBG Jadi Lima Hari, Efisiensi Anggaran Tanpa Kurangi Kualitas Layanan

Berita Terbaru