Skema Bantuan Sekolah Swasta Jabar 2026 Berubah, Fokus untuk Siswa Miskin dan Beasiswa

- Jurnalis

Jumat, 30 Januari 2026 - 09:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari

Infobandungnews.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikabarkan tidak lagi menerapkan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah swasta pada tahun 2026. Informasi yang disebut akan dibahas dalam APBD Perubahan 2026 tersebut memicu berbagai reaksi dan perdebatan publik.

Isu ini pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menyatakan bahwa alokasi bantuan untuk sekolah swasta pada 2026 dihapuskan.

“Secara langsung saya sampaikan kabar kurang nyaman bagi sekolah swasta, bantuan dari Pemprov Jabar untuk sekolah swasta menjadi Rp 0,” ujarnya, seperti dikutip Republika, Kamis (29/1/2026).

Anggota Komisi B DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf

Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Zaini Shofari. Ia menegaskan bahwa bantuan untuk sekolah swasta tetap dianggarkan, tetapi difokuskan pada kebutuhan operasional siswa dari keluarga miskin desil satu hingga empat, serta program beasiswa bagi siswa kurang mampu.

“Dalam pembahasan terakhir yang saya ikuti, terdapat anggaran sekitar Rp 180 miliar untuk sekolah swasta, yang digunakan untuk operasional pendidikan siswa miskin desil satu sampai empat. Di luar itu juga ada alokasi beasiswa bagi masyarakat tidak mampu,” jelasnya saat dihubungi.

Baca Juga :  Saldi Isra Ingatkan Generasi Muda, Penggunaan AI Jangan Sampai Mengikis Kemampuan Berpikir Kritis

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Deden Saepul Hidayat, juga membantah kabar penghapusan bantuan tersebut. Ia menegaskan bahwa anggaran bantuan pendidikan menengah untuk sekolah swasta pada 2026 tetap tersedia.

“Alokasi bantuan pendidikan menengah bagi sekolah swasta masih tercantum dalam APBD 2026 dengan nilai sekitar Rp 218 miliar,” ungkapnya.

Menurutnya, bantuan tersebut difokuskan dalam bentuk operasional bagi siswa miskin dan program beasiswa. Perubahan skema dilakukan agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Jika sebelumnya BPMU diberikan kepada seluruh siswa, kini difokuskan hanya kepada siswa dari keluarga miskin berdasarkan desil yang telah ditetapkan melalui DTSEN, menyesuaikan dengan kondisi keuangan Pemprov Jawa Barat. Prinsip utamanya adalah ketepatan sasaran,” pungkasnya.***

Berita Terkait

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat
Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang
Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal
Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas
Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027
Pemprov Jabar Bangun 21 Unit Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Majalengka
Ornamen Bata Merah Jadi Ciri Khas Baru Penataan Ruang Publik Jawa Barat
Shuttle DAMRI Banjar-Pangandaran Segera Beroperasi, Tarif Mulai Rp80 Ribu

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 20:33 WIB

West Java Festival 2026 Siap Digelar di Kabupaten Bogor, Hadirkan Panggung Budaya dan Kreativitas Jawa Barat

Sabtu, 14 November 2026 - 20:23 WIB

Sepak Takraw Sumedang Lampaui Target di Porprov XV Jabar 2026, Raih Medali Perak dengan Atlet Lokal Conggeang

Kamis, 12 November 2026 - 06:51 WIB

Jabar Targetkan Bebas Anak Tidak Sekolah, Seluruh Anak Wajib Mengenyam Pendidikan Formal

Senin, 9 November 2026 - 08:12 WIB

Pemprov Jabar Perketat Izin Perumahan di Kawasan Rawan Bencana, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 08:03 WIB

Desa Pajajar Majalengka Bakal Ditata Menyerupai Lembur Pakuan, Dimulai Maret 2027

Berita Terbaru