Infobandungnews – Suasana pertemuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berlangsung santai, namun tetap penuh muatan serius saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berdialog langsung dengan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Forum yang digelar beberapa hari setelah Lebaran itu membahas secara mendalam arah pembangunan daerah ke depan. Fokus utama yang disorot adalah percepatan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengedepankan fungsi, tetapi juga memperhatikan kualitas serta nilai estetika agar manfaatnya berkelanjutan.
Dalam arahannya, Dedi Mulyadi mendorong sejumlah dinas seperti Perhubungan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, hingga Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan kinerja. Ia menegaskan bahwa harapan masyarakat terhadap kemajuan Jawa Barat harus dijawab dengan kerja konkret dan maksimal.
Terkait proyek pembangunan, ia memberikan penekanan tegas soal proses tender. Menurutnya, kontraktor yang sebelumnya menghasilkan pekerjaan berkualitas rendah tidak seharusnya kembali diberi kesempatan.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan diminta menyelaraskan penataan Penerangan Jalan Umum (PJU) agar penyebarannya merata, serta menghindari kesan penumpukan di titik-titik tertentu yang bisa memicu persepsi negatif masyarakat.
Dalam visinya, Dedi ingin wajah Jawa Barat tampil lebih tertata dan memiliki identitas khas melalui fasilitas publik yang menarik. Ia mendorong pembangunan trotoar berkualitas dengan material pabrikan, lengkap dengan tempat duduk dan shelter bernama “Pangiuhan” sebagai bentuk pelestarian istilah lokal.
Selain itu, ia merancang penataan ruang yang lebih luas dengan membuka akses pandangan ke alam, seperti laut, hutan, dan sungai, melalui penertiban bangunan di tepi jalan. Tujuannya agar masyarakat dapat menikmati keindahan alam tanpa biaya.
Untuk mengatasi persoalan infrastruktur seperti lampu jalan yang kerap mati, ia mengusulkan pembentukan pos layanan terpadu berbasis digital. Pos ini akan dilengkapi layar pemantau dan melibatkan lintas dinas, termasuk dukungan unit reaksi cepat seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
Di sisi lain, Dedi juga mengkritik mekanisme pembayaran pajak kendaraan dinas yang dinilai tidak efisien karena hanya memutar anggaran di lingkungan pemerintah sendiri. Ia mengusulkan agar dana tersebut dialihkan melalui kebijakan diskresi untuk kebutuhan yang lebih dirasakan masyarakat, seperti pembangunan jalan dan trotoar.
Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus menjaga semangat dan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi “Jawa Barat Istimewa”.
