Infobandungnews – Komisi V DPRD Jawa Barat menegaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum mencantumkan anggaran beasiswa bagi anak dari keluarga miskin dalam APBD murni 2026. Hal tersebut terungkap usai rapat kerja antara Komisi V yang dipimpin Ketua Komisi Yomanius Untung dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rapat yang berlangsung sejak pukul 14.30 WIB hingga 19.45 WIB itu membahas arah kebijakan anggaran Pemprov Jabar di sektor pendidikan, terutama keberpihakan terhadap siswa miskin ekstrem yang berada pada kategori desil 1.
Dalam forum tersebut, Komisi V meminta pemerintah provinsi melakukan penyesuaian atau pergeseran APBD murni 2026 agar alokasi beasiswa untuk siswa miskin tetap tersedia.
“Data terakhir menunjukkan ada Rp150 miliar untuk beasiswa operasional dan sekitar Rp68 miliar untuk beasiswa personal bagi keluarga miskin ekstrem. Namun dalam APBD murni 2026, itu dinyatakan tidak ada,” kata Untung.
Ia menambahkan, Komisi V mendesak agar Disdik Jabar tetap memasukkan anggaran beasiswa tersebut ke dalam APBD murni 2026, meskipun realisasinya dilakukan di akhir tahun anggaran.
“Eksekutif menyampaikan bahwa anggaran itu akan ada di APBD perubahan 2026. Tapi dengan kondisi keuangan saat ini, kami khawatir alokasinya terbatas, sehingga berpotensi membuat beasiswa untuk anak miskin tidak terpenuhi,” ujarnya.
Padahal, lanjut Untung, sejak awal Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menetapkan beasiswa bagi anak miskin sebagai salah satu program prioritas pemerintah daerah.
“Oleh karena itu kami mengusulkan adanya pemulihan anggaran. Harus ada pergeseran baru dari eksekutif agar dana sekitar Rp218 miliar tersebut kembali masuk ke APBD murni 2026,” ucapnya.
Untung juga mengungkapkan bahwa Komisi V tidak menerima informasi apa pun dari Pemprov Jabar terkait dihapusnya anggaran beasiswa tersebut dari APBD murni 2026.
“Saya tidak tahu. Mungkin informasinya ke pimpinan DPRD, tapi ke Komisi V tidak ada pemberitahuan,” katanya.
Ia menilai, ketiadaan bantuan dari Pemprov Jabar di sektor pendidikan akan berdampak luas, termasuk pada sekolah swasta.
Menurutnya, banyak sekolah swasta berpotensi memotong gaji guru honorer dan menaikkan SPP karena tidak lagi mendapat dukungan anggaran.
“Jujur saya speechless. Kondisinya sudah sulit, penghasilan berkurang, jumlah siswa menurun,” ungkapnya.
“Secara logika bertahan hidup, pilihan yang tersisa hanya menaikkan SPP. Tidak ada opsi lain,” pungkasnya.***
