Infobandungnews.com – Soreang- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan perlunya sinergi, terobosan, serta pembenahan alur kerja guna mewujudkan layanan pertanahan yang terjangkau, cepat, dan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, Sabtu (24/01/2026).
Menurutnya, harapan masyarakat adalah proses pengurusan berkas yang tidak memakan waktu lama dan tidak memberatkan biaya. Tantangan tersebut, kata Ossy, harus dijawab melalui sistem pelayanan yang efisien, cepat, serta menghasilkan output yang akuntabel. Pernyataan itu disampaikannya didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
Wamen Ossy mengapresiasi kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang dinilai mampu melayani permohonan dalam jumlah besar tanpa menimbulkan penumpukan berkas yang signifikan. Ia menilai capaian tersebut merupakan buah dari kepemimpinan yang solid serta kerja keras seluruh jajaran. Meski demikian, Ossy mengingatkan bahwa beban administrasi ke depan akan terus meningkat seiring bertambahnya permohonan layanan, sehingga diperlukan langkah antisipatif melalui pengelolaan berkas yang semakin tertata dan efisien.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 jumlah permohonan dipastikan kembali bertambah. Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen administrasi yang lebih baik, mengingat volume pekerjaan tidak akan berkurang, melainkan terus meningkat. Karena itu, ia mendorong pencarian pola kerja paling efektif agar seluruh tugas dapat diselesaikan secara optimal.
Dalam arahannya, Wamen Ossy juga menyoroti tantangan dalam menghadirkan pelayanan yang cepat namun tetap memenuhi prinsip kehati-hatian. Menurutnya, hal tersebut hanya dapat diwujudkan melalui penyederhanaan proses bisnis yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Ia menekankan pentingnya transformasi layanan, mengingat sebagian mekanisme pertanahan masih berlandaskan regulasi lama. Pada titik inilah peran Kantor Pertanahan menjadi krusial karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa jajaran Kantor Pertanahan memiliki posisi strategis dalam mengidentifikasi persoalan riil di lapangan. Oleh karena itu, masukan dari Kantah sangat dibutuhkan sebagai bahan perbaikan kebijakan di tingkat pusat. Arahan tersebut disampaikan kepada para Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.
Lebih lanjut, Ossy menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung berpotensi menjadi model atau laboratorium pelayanan pertanahan secara nasional. Hal ini didasarkan pada kemampuannya dalam mengelola volume layanan yang tinggi dengan hasil yang relatif baik. Ia menilai keberhasilan tersebut perlu dikaji lebih dalam, termasuk dari sisi kesiapan dan pemahaman masyarakat dalam memenuhi persyaratan layanan sejak awal.
Menutup arahannya, Wamen Ossy mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat komunikasi yang konstruktif antara pimpinan dan pegawai, serta menjaga semangat kebersamaan demi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk membawa institusi ke arah yang lebih baik dan membangun citra positif di tengah masyarakat.
Usai memberikan arahan, Wamen Ossy juga meninjau sejumlah sarana dan prasarana di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang menunjang pelayanan pertanahan. Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyerahkan sertipikat kepada masyarakat yang hadir untuk menerima hasil layanan pertanahan.***
