Dede Yusuf Menolak Honor Guru Dihitung Layaknya Tarikan Ojek Online

- Jurnalis

Minggu, 28 Juli 2024 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf “Jangan samakan guru dengan Ojol, ojek online. Besar kecilnya salary yang diterima berdasarkan banyak sedikitnya tarikan,”

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf “Jangan samakan guru dengan Ojol, ojek online. Besar kecilnya salary yang diterima berdasarkan banyak sedikitnya tarikan,”

Infobandungnews.com

Guru dan kurikulum merdeka masih menyisakan masalah. Salah satunya terkait jam mata pelajaran (jampel) yang harus dipenuhi seorang guru di sekolah.

“Jangan samakan guru dengan Ojol, ojek online. Besar kecilnya salary yang diterima berdasarkan banyak sedikitnya tarikan,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi dalam workshop pendidikan di Hotel Cordella Bandung, Jumat (27/7/2024).

Di acara tersebut tampil sebagai narasumber Prof Dr Asep Saepul Muhtadi dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Prof Dr Lena Nuryanti Sastradinata dari UPI Bandung.

Lalu, Muhammad Hartono, kepala Balai Besar Guru Penggerak Kemendikbud Ristek. Hadir juga Saeful Bachri, Caleg terpilih DPRD Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi berfoto bersama peserta workshop pendidikan di Hotel Cordella Bandung, Jumat (27/7/2024).

Layaknya tarikan Ojol

Dede Yusuf menyinggung soal Ojol seiring dihapuskannya penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA. Hal itu sejalan diberlakukannya kurikulum merdeka. Akibatnya, guru tertentu berpotensi kehilangan jampel.

“Kasus cleansing guru honorer juga salah satunya karena tidak terpenuhi kewajiban jam mengajar. Saya menolak dan tidak setuju profesi guru ditentukan banyak sedikitnya jampel, layaknya tarikan Ojol,” tegas politikus senior Partai Demokrat ini.

Baca Juga :  Nama Macan Jadi Inspirasi Anak-Anakmuda

Jika masih banyak sedikit jampel, setiap kebijakan kurikulum merdeka akan menyisakan masalah. Di situlah pentingnya dirumuskan formula baru penghargaan atas profesi guru.

“Nanti akan saya bawa masalah ini ke Menteri saat rapat kerja,” tegas wakil rakyat dari dapil Jabar II ini.

Sementara itu, Muhammad Mubarok melaporkan tercatat 475 ribu guru di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 31.745 di antaranya berada di Kabupaten Bandung.

Lalu, yang masuk kategori guru penggerak di Kabupaten Bandung tercatat 510 orang. Dari jumlah itu, 283 sudah memenuhi syarat jadi kepala sekolah.

Workshop pendidikan diikuti 100 peserta. Mereka adalah guru, kepala sekolah, mahasiswa, Pramuka, dan aktivis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bandung. (ADG-IBN006)***

Berita Terkait

Jelang Reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung Genjot Perbaikan Infrastruktur dan Akses Transportasi
JPO Terminal Cicaheum Dibongkar, Pemkot Bandung Siapkan Kawasan untuk Depo BRT
Merasa Dizalimi, Guru PPPK di Kabupaten Bandung Gugat BKPSDM Usai Dipecat karena Diduga Jadi Istri Kedua ASN
Investasi Rp11 Triliun Masuk Bandung, Farhan Siapkan Angkot Listrik hingga 850 Titik PJU Baru
Cegah Kejahatan, RT dan RW di Bandung Barat Diminta Rutin Cek Indekos dan Kontrakan
Relokasi Bus AKAP/AKDP Bandung Belum Tuntas, Tersisa 20 Persen Masih di Cicaheum
BMPS Bekasi Kritik Program Sekolah Swasta Kerja Sama Dedi Mulyadi, Sebut Yayasan Tak Pernah Dilibatkan
Farhan Tegaskan Tak Ada Lagi Pedagang Cuanki dan Nongkrong Hingga Larut Malam di Depan Pusdai Bandung

Berita Terkait

Selasa, 30 Juni 2026 - 23:52 WIB

Jelang Reaktivasi Bandara Husein, Pemkot Bandung Genjot Perbaikan Infrastruktur dan Akses Transportasi

Jumat, 26 Juni 2026 - 20:41 WIB

Merasa Dizalimi, Guru PPPK di Kabupaten Bandung Gugat BKPSDM Usai Dipecat karena Diduga Jadi Istri Kedua ASN

Kamis, 25 Juni 2026 - 07:13 WIB

Investasi Rp11 Triliun Masuk Bandung, Farhan Siapkan Angkot Listrik hingga 850 Titik PJU Baru

Rabu, 24 Juni 2026 - 20:47 WIB

Cegah Kejahatan, RT dan RW di Bandung Barat Diminta Rutin Cek Indekos dan Kontrakan

Selasa, 23 Juni 2026 - 07:19 WIB

Relokasi Bus AKAP/AKDP Bandung Belum Tuntas, Tersisa 20 Persen Masih di Cicaheum

Berita Terbaru