ITB Buka Opsi Pinjol untuk Bayar Kuliah, Dede Yusuf : Tidak Pantas

- Jurnalis

Senin, 29 Januari 2024 - 17:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPR Komisi X, Dede Yusuf, Kritik Skema Pembayaran UKT ITB Lewat Pinjol. (Foto: dok.istimewa)

Wakil Ketua DPR Komisi X, Dede Yusuf, Kritik Skema Pembayaran UKT ITB Lewat Pinjol. (Foto: dok.istimewa)

Infobandungnews -Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi perbincangan netizen lantaran membuka opsi pinjaman online (pinjol) untuk membayar uang kuliah. Isu itu mencuat dari unggahan di media sosial,

Unggahan di media sosial X menyebut ITB bekerja sama dengan pinjol agar mahasiswa bisa mencicil uang kuliah 6-12 kali. Disebutkan ITB melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, yakni Danacita.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, mengkritik kebijakan tersebut. Menurutnya, tidak pantas institusi pendidikan menawarkan program yang menggandeng pinjol.

“Kalau saya sih melihatnya nggak pantes, sebuah sekolah menawarkan program pinjaman online, di mana pinjaman online itu bunganya juga besar ya, 20 persen. Padahal di dalam UU Sisdiknas itu jika ada cicilan itu tidak boleh terkena bunga, harus 0 persen,” kata Dede Yusuf disela sela acara silaturahmi dan monev di kampus universitas Al-Ghifari Kota Bandung. Sabtu (27/1/2024).

Oleh karena itu, Dede Yusuf meminta ITB dan kampus-kampus PTNBH harus segera membuat konsep student loan atau pinjaman mahasiswa dengan bunga 0 persen. Menurutnya, konsep itu bisa bekerja sama dengan bank negara.

“Di luar negeri student loan di mana loannya itu 0 persen bunga, karena konsepnya bukan mencari keuntungan dari siswa, tapi konsepnya negara berinvestasi pada siswa. Investasi sumber daya manusia, mereka harus bisa menyelesaikan kuliah, pendidikan tanpa terbebankan soal bunga, pinjaman,” ucap Dede.

“Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan agar bisa memberikan instruksi kepada kampus-kampus untuk segera membuat yang namanya student loan, ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol ini kan sekarang kita tahu lebih banyak mudarat, daripada manfaatnya,” tambahnya.

Dunia Pendidikan Bukan Ladang Bisnis

Lebih lanjut, Dede mengingatkan agar dunia pendidikan tidak dijadikan ladang bisnis oleh kampus. Menurutnya, dengan menggandeng pinjol maka kampus tersebut telah menguntungkan perusahaan pinjol karena setiap transaksi terkena bunga cukup tinggi.

“Saya pribadi sangat tidak setuju dengan sistem menggunakan aplikasi pinjaman online. Apalagi kalau kemudian diarahkan oleh pihak kampus sendiri. Kita harus paham di dalam dunia pendidikan, pendidikan jangan dijadikan bisnis. Pendidikan itu investasi negara kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas SDM,” tegasnya.(YG-IBN001)***

Berita Terkait

Baru Sebulan Menjabat, Kepala BGN Nanik S Deyang Pilih Mundur, Ada Apa?
AHY Jelajahi Kawasan Heritage Bandung Bersama Ratusan Pecinta Vespa
Bandara Husein Sastranegara Siap Mengudara Lagi, Operasional Ditargetkan Mulai 17 Agustus 2026
Inovasi Prof. Tri Marwati Tingkatkan Mutu dan Nilai Tambah Kakao Indonesia Lewat Fermentasi Berbasis Mikroba Lokal
Pengadilan Agama Bandung Sahkan Status Adopsi Arkana, Ridwan Kamil Resmi Jadi Orang Tua Tunggal Secara Hukum
Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan
Ngatiyana Resmi Buka MPLS 2026, Tekankan Sekolah Harus Aman, Ramah, dan Berkualitas
Saeful Bachri: Pengawasan Pemerintahan Harus Berdampak Nyata, Data Akurat Jadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran

Berita Terkait

Rabu, 22 Juli 2026 - 08:37 WIB

Baru Sebulan Menjabat, Kepala BGN Nanik S Deyang Pilih Mundur, Ada Apa?

Minggu, 19 Juli 2026 - 19:41 WIB

AHY Jelajahi Kawasan Heritage Bandung Bersama Ratusan Pecinta Vespa

Jumat, 17 Juli 2026 - 17:38 WIB

Bandara Husein Sastranegara Siap Mengudara Lagi, Operasional Ditargetkan Mulai 17 Agustus 2026

Kamis, 16 Juli 2026 - 08:08 WIB

Pengadilan Agama Bandung Sahkan Status Adopsi Arkana, Ridwan Kamil Resmi Jadi Orang Tua Tunggal Secara Hukum

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:54 WIB

Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan

Berita Terbaru