Infobandungnews – Pemerintah Kota Bandung tetap membuka kesempatan bagi pelaku usaha mikro, khususnya pedagang kaki lima (PKL), untuk menjalankan aktivitas perdagangan di ruang terbuka publik. Namun, para pedagang diwajibkan mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Penataan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil dengan fungsi fasilitas umum agar tetap dapat dimanfaatkan oleh seluruh warga.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat mengikuti kegiatan Shalat Jumat Keliling (Jumaahan) di Masjid Miftahul Jannah, RW 10, Kelurahan Cipadung Kulon, Kecamatan Panyileukan, Jumat (6/11/2026).
Farhan menjelaskan, pemerintah tidak bermaksud membatasi masyarakat dalam mencari nafkah. Meski demikian, penggunaan fasilitas publik harus memperhatikan kepentingan bersama dan tidak merugikan masyarakat lainnya.
“Prinsipnya, berdagang itu boleh. Tetapi ada empat syarat yang harus dipenuhi,” ujar Farhan dilansir bandung.go.id.
Ia kemudian menjelaskan sejumlah aturan yang harus menjadi perhatian para pedagang. Di antaranya, tidak diperbolehkan membangun sarana perdagangan permanen maupun semi permanen di atas fasilitas umum. Pedagang juga harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lokasi dengan memastikan tempat berjualan bersih saat mulai digunakan maupun setelah aktivitas perdagangan selesai.
Ketentuan lainnya berkaitan dengan pembatasan waktu operasional. Aktivitas berdagang tidak boleh berlangsung tanpa batas waktu hingga menyebabkan penguasaan ruang publik dan mengganggu kepentingan warga yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut.
Menurut Farhan, ruang publik merupakan fasilitas bersama yang hak penggunaannya melekat pada seluruh masyarakat. Karena itu, pemanfaatannya tidak boleh didominasi oleh individu ataupun kelompok tertentu.
“Kenapa operasionalnya dibatasi maksimal 12 jam? Karena tempat yang digunakan itu milik publik. Kalau dibuat permanen atau semi permanen, ruang publik bisa dikuasai oleh pedagang,” tegasnya.
Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Pemkot Bandung memilih melakukan penataan secara bertahap dan terencana. Pada tahun pertama kepemimpinannya, pemerintah lebih mengutamakan penyerapan aspirasi masyarakat serta pendataan kondisi faktual di lapangan sebelum melangkah pada proses sosialisasi dan penertiban.
Langkah ini diperlukan agar pemerintah memiliki pemahaman yang menyeluruh mengenai kondisi para pedagang, pengaruh aktivitas perdagangan terhadap lingkungan sekitar, serta alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Farhan juga mengimbau masyarakat, terutama pengurus RW dan perangkat kelurahan, untuk ikut berperan aktif dalam mengedukasi serta mengingatkan para pedagang agar menjalankan usaha sesuai ketentuan.
Setelah proses penataan dan penertiban dilakukan, Pemkot Bandung berkewajiban memastikan fasilitas umum kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Penegakan aturan pun harus dilaksanakan secara konsisten demi menjaga kenyamanan, ketertiban, dan kepentingan seluruh masyarakat.
