Infobandungnews – Tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Barat terus mengalami kenaikan hingga awal tahun 2026. Industri otomotif beserta sektor pendukungnya menjadi yang paling merasakan dampak dari kondisi tersebut.
Ketua DPD FSP LEM SPSI Jawa Barat, Muhamad Sidarta, menyebutkan jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan mencapai sekitar 15.000 orang. Sebagian besar di antaranya merupakan pekerja dengan status kontrak (PKWT) yang tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja.
Menurutnya, gelombang PHK ini mulai terlihat sejak pertengahan 2025, terutama di kawasan industri Karawang dan Bekasi yang dikenal sebagai pusat industri otomotif di kawasan Asia Tenggara. Penurunan performa industri dipicu oleh melemahnya permintaan pasar serta ketatnya persaingan global.
Sidarta juga menyoroti masuknya kendaraan listrik impor dengan harga lebih terjangkau dari negara seperti China dan Vietnam yang turut menekan daya saing industri dalam negeri. Dampaknya, penjualan kendaraan dari produsen Jepang yang selama ini mendominasi pasar domestik mengalami penurunan.
“Produk impor dengan harga kompetitif dan fitur yang menarik membuat penjualan kendaraan dari merek Jepang ikut tertekan,” ujarnya.
Selain faktor pasar, potensi krisis energi dinilai dapat memperburuk situasi ketenagakerjaan. Jika terjadi gangguan pasokan energi, dampaknya tidak hanya dirasakan industri otomotif, tetapi juga merembet ke sektor logam, elektronik, mesin, hingga usaha kecil dan menengah (UKM).
Ia memperkirakan sekitar 70.000 pekerja di Jawa Barat berisiko terdampak apabila krisis energi terjadi. Sementara secara nasional, angka tersebut bisa mencapai 150.000 pekerja di berbagai sektor industri.
“Gangguan energi akan memicu efek berantai yang luas, tidak hanya bagi industri besar, tetapi juga UKM dan masyarakat secara umum,” jelasnya.
Sebagai upaya mitigasi, serikat pekerja mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Selain itu, pembatasan impor terhadap produk yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri dinilai penting guna melindungi industri lokal dan tenaga kerja.
Sidarta berharap langkah tersebut dapat menekan laju PHK sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor industri nasional.
Hashtag:
#PHKJabar #IndustriOtomotif #TenagaKerja #EkonomiIndonesia #Hilirisasi #StopPHK #CintaProdukLokal #JawaBarat
