Infobandungnews–Kota Bandung. Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar) menggelar kegiatan pengukuhan dan menerima sertifikat akreditasi nasional pemantau pemilu 2024 dari Bawaslu RI yang dilaksanakan di auditorium Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Selasa (10/1/2023).
Kegiatan yang mengangkat tema Komite Pencegahan Korupsi Menjunjung Tinggi Azas Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Bersih, Jujur dan Adil tersebut, dihadiri Ketua Umum Komite Pencegahan Korupsi Jabar Piar Pratama Syamsudin. Sh, Bawaslu RI yang diwakili oleh Drs. Harminus Koto.M.Ikom, Kesbangpol Jawa Barat Dani Hardianto, Kejaksaan Tinggi Jabar serta perwakilan partai politik jajaran pengurus dan dewan pembina dan anggota Komite Pencegahan Korupsi Jabar serta tamu undangan.
Prosesi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu KPK Jabar ini dirangkaikan dengan penyerahan sertifikat akreditasi nasional oleh Bawaslu RI yang disampaikan oleh Bawaslu Jabar, Harminus Koto kepada pimpinan KPK Jabar, dilanjutkan dengan penandatanganan bersama Aksi Pemilu Damai 2024.
Drs. Harminus Koto.M.Ikom, yang mewakili Bawaslu RI dalam sambutannya mengatakan, Bawaslu tidak bisa berjalan sendirian keturut sertaan masyarakat diharapkan partisipasinya.
Tercatat di Bawaslu bahwa pemantau pemilu ada cukup banyak dari data Bawaslu bahwa Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Jabar telah terdaftar sejak dulu diurutan ke 37 dan terakreditasi di Bawaslu ” ungkap Harminus.
” kewajiban pemantau Pemilu itu juga diatur di pasal 20 peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 dan mematuhi kode etik pemantau pemilu yang diterbitkan oleh Bawaslu.”Tambahnya.
Ketua umum Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat Piar Pratama mengatakan “Pemilu itu luas, banyak tahapan yang perlu diawasi, termasuk edukasi terkait lawan korupsi. Karena korupsi ini masuk dari berbagai lini, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu ini. Kita ikut hadir dan berpartisipasi berdasarkan PP No. 43 tahun 2018. Dalam upaya preventif-nya, diantaranya agar tidak ada lagi money politic yang bisa menciderai demokrasi,” terangnya.
“Kita akan ikut mengawasi di seluruh tahapan pesta demokrasi Pemilu 2024 nanti. Dan mendorong penegakan hukum teroadu atau Gakkumdu untuk lebih tajam dan profesional dalam menyikapi setiap laporan pelanggaran, ” tambahnya.
Untuk kegiatan pemantauan tahapan Pemilu 2024, diungkapkan oleh Piar Pratama bahwa pihaknya diperkuat oleh anggota di 14 kota dan kabupaten se Jawa Barat yang kini jumlahnya sebanyak 252 orang.
“Insya Allah, mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pemantauan,” pungkasnya.
Gubernur Jawa barat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kesbangpol Jabar Dani Hardian mengaoresiasi kepada Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat yang telah mendapatkan akreditasi sebagai pemantau pemilu dari Bawasu RI, semoga KPK jabar bisa menjadi motivator serta mengedukasi bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan dalam memantau jalannya pesta demokrasi nanti.
Menanggapi pengukuhan jajaran Pemantau Pemilu 2024 KPK Jabar, Brigjen TNI (Purn) Yusep Sudrajat selaku pembina menyampaikan apresiasinya.
“Hari ini saya ikut menghadiri pengukuhan Komite Pencegahan Korupsi Jabar menjadi pemantau pemilu 2024. Jelas saya gembira ada masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan tahapan Pemilu ini, dan itu sudah diatur oleh Undang-Undang. Saya melihat ada kesungguhan dan keberanian masyarakat untuk mencegah terjadinya kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum di tahapan Pemilu,” ucap Yusep Sudrajat.
“Mudah-mudahan pemilu kita pada 2024 ini, pemilu kita yang jujur, adil, bersih, tidak ada money politic dan sebagainya,” tutupnya.
Yg-IBN001
