Kekerasan di Sekolah, Dede Yusuf Ingatkan Teladan Pemimpin

- Jurnalis

Jumat, 29 September 2023 - 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, Kekerasan Marak Di Sekolah, kekerasan terjadi di sekolah karena guru dan kepala sekolah tidak ada perlindungan. Tindakan sanksi dan disiplin kepada siswa terkadang berakhir dengan gugatan hukum. Soreang (29/9/2023)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, Kekerasan Marak Di Sekolah, kekerasan terjadi di sekolah karena guru dan kepala sekolah tidak ada perlindungan. Tindakan sanksi dan disiplin kepada siswa terkadang berakhir dengan gugatan hukum. Soreang (29/9/2023)

Infobandungnews – Soreang. Darurat kekerasan di dunia pendidikan telah jadi perhatian nasional. Semua pihak prihatin, termasuk Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi.

“Ini persoalan serius dan banyak faktor,” kata Dede Yusuf saat workshop pendidikan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung (29/9/2023).

Di acara tersebut hadir Dr Muhammad Hasbi, direktur sekolah dasar Kemendikbud Ristek. Narasumber dari sejumlah pakar dan praktisi pendidikan.

“Kita sudah lama bersama Pak Hasbi, sejak mengembangkan Prasiaga di kepramukaan. Andai Prasiaga berlaku nasional maka tidak akan muncul darurat kekerasan di sekolah karena sejak dini dilakukan pendidikan karakter,” ungkap Dede Yusuf.

Berikutnya, lanjut doktor Administrasi Publik jebolan Unpad ini, kekerasan terjadi di sekolah karena guru dan kepala sekolah tidak ada perlindungan. Tindakan sanksi dan disiplin kepada siswa terkadang berakhir dengan gugatan hukum.

“Saya dan semua yang hadir di sini pasti pernah mengalami dijemur, lari keliling lapangan, atau disuruh bersihkan toilet. Atau kena lempar kapur tulis dari guru,” ungkap Dede.

Guru menegakkan disiplin dalam rangka pendidikan karakter. “Di sini pentingnya duduk satu meja antara kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua,” tandas wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.

workshop pendidikan di Hotel Grand Sunshine Soreang, Kabupaten Bandung (29/9/2023).

Selain perlindungan hukum terhadap guru, Dede mendorong kegiatan ekstrakurikuler dihidupkan. Dengan begitu, siswa terbiasa mengasah otak, watak, dan aktivitas sesuai minatnya masing-masing.

“Ekskul itu jangan hanya seragamnya. Tapi aktivitas dan pendidikan karakternya,” ucap politikus senior Partai Demokrat ini.

Dede juga mengingatkan, terjadi darurat kekerasan di sekolah karena miskin keteladanan. Anak-anak memilih jalannya karena miskin keteladanan dari pemimpin.

“Di era medsos, anak-anak boleh jadi melihat bagaimana hukum yang tidak adil, ketimpangan sosial, pamer harta dan kekuasaan, serta perilaku pemimpin tidak amanah. Yang dilihat anak tersebut lalu diinternalisasi sehingga mereka memilih jalannya sendiri,” kata Dede Yusuf.

Dede berharap stakeholders pendidikan berembug. Cepat merumuskan solusi agar dunia pendidikan terhindar dari aksi kekerasan.

“Jika dianggap darurat kekerasan maka diperlukan solusi-solusi darurat juga,” kata wakil rakyat dari dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini.

Berikutnya, dirumuskan pendekatan yang holistik. Pendidikan karakter sejak dini dan pengembangan nilai-nilai pendidikan dengan ekosistem sekolah yang sehat.

“Kita juga harus adil. Bagaimana tercipta ekosistem yang sehat jika honor guru masih Rp 150 ribu,” kata Dede Yusuf. (YG-IBN001)**

 

Berita Terkait

Pengadilan Agama Bandung Sahkan Status Adopsi Arkana, Ridwan Kamil Resmi Jadi Orang Tua Tunggal Secara Hukum
Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan
Ngatiyana Resmi Buka MPLS 2026, Tekankan Sekolah Harus Aman, Ramah, dan Berkualitas
Saeful Bachri: Pengawasan Pemerintahan Harus Berdampak Nyata, Data Akurat Jadi Kunci Bantuan Tepat Sasaran
Pria Asal Kabupaten Bandung Ditemukan Meninggal di Kings Shopping Center, Polisi Lakukan Penyelidikan
Pemkab Garut Bersiap Kembali Buka Beasiswa “Satu Desa Satu Sarjana” 2026
Pemprov Jabar Tegaskan Sanksi Berat bagi ASN yang Terbukti Melanggar Aturan Terkait LGBT
Saeful Bachri: Kebutuhan SMAN dan SMKN Harus Disesuaikan dengan Jumlah Penduduk

Berita Terkait

Kamis, 16 Juli 2026 - 08:08 WIB

Pengadilan Agama Bandung Sahkan Status Adopsi Arkana, Ridwan Kamil Resmi Jadi Orang Tua Tunggal Secara Hukum

Kamis, 16 Juli 2026 - 07:54 WIB

Wacana SPP SMA/SMK Negeri di Jabar Kembali Mencuat, Masih Tahap Kajian dan Belum Jadi Keputusan

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:26 WIB

Ngatiyana Resmi Buka MPLS 2026, Tekankan Sekolah Harus Aman, Ramah, dan Berkualitas

Selasa, 14 Juli 2026 - 09:11 WIB

Pria Asal Kabupaten Bandung Ditemukan Meninggal di Kings Shopping Center, Polisi Lakukan Penyelidikan

Selasa, 14 Juli 2026 - 00:20 WIB

Pemkab Garut Bersiap Kembali Buka Beasiswa “Satu Desa Satu Sarjana” 2026

Berita Terbaru