Infobandungnews.com – Pengembangan destinasi desa wisata di Kabupaten Bandung terus meningkat. Buktinya, tercatat 46 desa wisata sudah masuk dalam Jaringan Desa Wisata (Jadesta) di Kemenparekraf.
Hal tersebut disampaikan Hariyanto, deputi pengembangan destinasi dan infrastruktur Kemenparekraf saat bimtek di Kabupaten Bandung, di Breeze Resto and Cafe Kutawaringin, Kamis (15/6/2024).
“Saya kagum dengan infrastruktur destinasi ini. Pasti ini atas arahan Pak Dede Yusuf yang selalu mendorong berkegiatan di destinasi baru,” ujar Hariyanto.
Acara Forum Peningkatan Kualitas Tata Kelola Dan Jejaring Destinasi Wisatabdi Kabupaten Bandung dibuka oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi. Turut hadir Sri Utari Widyastuti, direktur pengembangan destinasi I Kemenparekraf. Berikutnya, M. Hailuki (ketua rumah aspirasi Dede Yusuf di dapil Jabar II).
Menurut Hariyanto, ada 6.031 desa wisata yang masuk Jadesta di seluruh Indonesia. Tercatat 464 di antaranya datang dari Jawa Barat. “Hebatnya 46 di antaranya berada di Kabupaten Bandung,” tegas pejabat eselon I Kemenparekraf ini.
Prestasi berikutnya, papar Hariyanto, tercatat tiga desa wisata yang masuk 300 besar ADWI (Anugerah Desa Wisata Indonesia). Yakni Alamendah, Baros, dan Lebak Muncang.
“Desa Alamendah bahkan langganan masuk 50 besar ADWI,” tandasnya.
Sementara itu, Dede Yusuf menekankan perlunya pelibatan masyarakat dalam desa wisata. Jangan sampai masyarakat apatis karena dianggap proyek dan maunya pemerintah.
“PNPM era Presiden SBY itu bagus sekali. Di sana ada aspek pelibatan masyarakat,” kata wakil gubernur Jabar periode 2008-2013 ini.
Dalam konsep PNPM (program nasional pemberdayaan masyarakat), papar Dede Yusuf, masyarakat merasa memiliki. Bahkan merencanakan dari awal. Pemerintah hanya beri insentif dari APBN/APBD. Misalnya, satu paket Rp 50 juta.
“Lewat konsep PNPM maka nilai proyeknya bisa jadi 2-3 kali lipat. Warga ikut urunan, nambah modal proyek. Jalan, gang, atau sarana yang dibangun jadi lebih panjang atau luas. Bahkan lebih bagus dibanding dikerjakan pemborong,” ungkap politikus senior Partai Demokrat ini.
Pengembangan desa wisata perlu model baru. Yakni meniru PNPM. “Ini harus kita dorong agar ada pelibatan aktif masyarakat,” tandas Dede Yusuf. (ADG-IBN004)***
