Infobandungnews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar lebih cermat dan waspada ketika menerima tawaran pekerjaan di luar wilayah.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bandung, Ningning Hendasah, menilai peristiwa warga yang terlantar setelah merantau untuk bekerja menjadi pelajaran penting. Masyarakat diimbau memastikan kebenaran informasi, kejelasan pekerjaan, serta kepastian upah sebelum memutuskan berangkat ke daerah lain.
“Upaya yang dilakukan sebenarnya dimulai dari desa. Harus ada solusi dan komunikasi serta sosialisasi kepada masyarakat agar mereka berhati-hati dan tidak tergiur dengan tawaran upah di daerah lain,” katanya di Bandung, Jumat (20/11/2026), dikutip dari Antara.
Kronologi tujuh warga Pangalengan terlantar di Maluku Utara
Dinas Sosial Kabupaten Bandung menjelaskan, tujuh warga asal Pangalengan tersebut berangkat ke Maluku Utara dengan tujuan bekerja pada sebuah proyek pembangunan.
Sebelum berangkat, mereka mendapat informasi akan menerima bayaran sebesar Rp150.000 per hari. Namun, kondisi yang ditemui setelah tiba di lokasi ternyata berbeda dari kesepakatan awal. Proyek yang dijanjikan sudah lebih dahulu dikerjakan oleh pekerja lain sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang diharapkan.
Ketujuh warga itu sempat bekerja selama lima hari, tetapi kemudian memilih berhenti.
Selanjutnya, mereka memperoleh tempat tinggal sementara di Desa Nurweda dan mendapatkan pekerjaan dalam kegiatan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Namun, pekerjaan tersebut hanya bersifat sementara dan belum mampu mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Keterbatasan pendapatan membuat mereka kesulitan memenuhi biaya untuk kembali ke Kabupaten Bandung.
Pemkab Bandung koordinasikan pemulangan warga
Untuk membantu kepulangan tujuh warga tersebut, Dinsos Kabupaten Bandung menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bandung serta sejumlah pihak terkait.
Koordinasi turut dilakukan bersama Dinas Sosial Provinsi Halmahera dan perangkat sekretaris desa di Desa Nurweda yang menjadi lokasi penampungan warga selama berada di Maluku Utara.
“Alhamdulillah, dari Dinas Sosial kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Baznas Kabupaten Bandung untuk pemulangan mereka. Kami juga sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Halmahera serta pihak sekretaris desa yang menampung teman-teman dari Kabupaten Bandung ini,” ujarnya.
Ningning mengungkapkan, selama berada di Desa Nurweda, ketujuh warga tersebut mendapatkan sambutan dan bantuan yang baik. Mereka difasilitasi tempat tinggal, kebutuhan pokok, serta kesempatan memperoleh pekerjaan sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil menunggu proses pemulangan.
Penanganan warga terlantar yang dilakukan Dinsos Kabupaten Bandung juga bukan hanya terhadap kasus tujuh warga Pangalengan tersebut.
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Kabupaten Bandung mencatat sekitar 62 warga terlantar telah ditangani sepanjang tahun ini. Dari jumlah tersebut, beberapa warga di antaranya membutuhkan fasilitasi dan bantuan agar dapat kembali ke daerah asal.









