Infobandungnews – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan restrukturisasi organisasi dengan menggabungkan tujuh kelompok organisasi perangkat daerah (OPD). Kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya operasional pemerintahan sekaligus menjaga ketersediaan anggaran bagi program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut langkah penyederhanaan birokrasi tersebut menjadi salah satu strategi menghadapi keterbatasan fiskal daerah, menyusul berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita menghadapi problem fiskal karena ada penurunan dana transfer daerah. Sehingga kita harus menyesuaikan agar belanja kebutuhan publiknya tetap terjaga,” kata Dedi seusai bertemu dengan Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, seperti dilansir Antara, Selasa, 17 November 2026.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, penggabungan sejumlah OPD dirancang berdasarkan keterkaitan dan kesamaan bidang tugas pemerintahan. Dampak dari kebijakan tersebut, jumlah dinas yang semula 26 akan dipangkas menjadi 21, sementara badan dari 9 menjadi 7.
Adapun lembaga penunjang pemerintahan, yakni Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, dan Inspektorat, tetap dipertahankan tanpa perubahan struktur.
Adapun OPD yang masuk dalam rencana penggabungan di antaranya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga akan dilebur bersama Dinas Koperasi dan Usaha Kecil.
Selanjutnya, Dinas Perkebunan akan disatukan dengan Dinas Kehutanan, sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan bergabung dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D).
Penyesuaian lainnya mencakup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), serta Dinas Sumber Daya Air yang akan dilebur dengan Dinas Perumahan dan Permukiman.
Pemprov Jabar juga akan menata urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa bersama bidang ketahanan pangan. Sementara sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan turut menjadi bagian dari penyesuaian struktur organisasi yang baru.
Herman menjelaskan, proses perubahan kelembagaan tidak akan dilakukan secara serentak, melainkan melalui tahapan dengan memperhitungkan pejabat yang memasuki masa purna tugas. Sekitar enam pejabat eselon II diperkirakan pensiun sepanjang 2026–2027, sehingga momentum tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan restrukturisasi tanpa mengganggu jalannya birokrasi maupun pelayanan publik.
Pada tahap pertama, tiga kelompok penggabungan OPD ditargetkan mulai berlaku pada 2027, yakni Dinas Kehutanan dengan Dinas Perkebunan, BKD dengan BPSDM, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan DP3AKB.
Adapun empat kelompok lainnya akan ditata pada tahap lanjutan. Sementara restrukturisasi biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah akan ditetapkan melalui peraturan gubernur.
“Pengisiannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ada tiga yang direncanakan efektif mulai 2027,” ujar Herman.
Terkait gedung perkantoran yang nantinya terdampak penggabungan, Pemprov Jabar masih menginventarisasi dan mengkaji pemanfaatan aset tersebut. Pemerintah juga sedang menghitung potensi penghematan yang bisa dihasilkan dari perubahan struktur organisasi.
“Yang jelas ada efisiensi. Jumlahnya berapa, masih didalami,” tutur Herman.









