Infobandungnews — Rencana pengembangan pusat data berbasis artificial intelligence (AI) di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian. Selain nilai investasi dan potensi pembukaan lapangan kerja, penggunaan sumber daya air untuk menunjang operasional fasilitas berkapasitas besar turut dipertanyakan.
Proyek dengan nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun tersebut diresmikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 22 September 2026. Fasilitas pusat data itu dibangun di atas lahan sekitar 8.000 meter persegi dan menjadi bagian dari kawasan pengembangan seluas 11 hektare.
Pusat data tersebut dirancang memiliki kapasitas listrik hingga 120 megawatt (MW), dengan peluang pengembangan kapasitas hingga 640 MW. Skala tersebut membuat sejumlah aspek, mulai dari energi, air, hingga pengelolaan lingkungan, menjadi bagian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangannya.
Salah satu perhatian utama berkaitan dengan sistem pendinginan. Fasilitas pusat data dengan kebutuhan komputasi tinggi memerlukan sistem pendingin agar perangkat dapat beroperasi secara stabil. Karena itu, DPRD Jawa Barat meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka sumber air, volume kebutuhan, serta mekanisme pengelolaan air yang akan digunakan.
Mengacu pada pemberitaan detikInet yang dikutip detikJabar, sebuah studi dalam jurnal Nature menyebut pusat data berkapasitas 1 MW dapat menggunakan hingga 25,5 juta liter air per tahun untuk kebutuhan pendinginan. Angka tersebut menjadi gambaran mengenai pentingnya perhitungan kebutuhan air pada fasilitas pusat data berskala besar.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengatakan potensi ekonomi dari proyek tersebut perlu dilihat bersamaan dengan berbagai konsekuensi yang mungkin muncul.
“Kalau bicara soal ketenagakerjaan, kami di Komisi V tentu gembira. Konon menyerap hingga 3.000 tenaga kerja, apalagi per Agustus 2026 PHK di Jabar sampai di angka 10 ribuan lebih. Tapi tentu, apakah penyerapan tenaga kerja itu sebanding dengan efek data center AI tersebut?” kata Maulana dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).
Manfaat Ekonomi dan Dampak Perlu Dibuka
Proyek tersebut diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 2.000 hingga 3.000 lapangan kerja secara bertahap. Namun, Maulana meminta pemerintah memberikan informasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat, tidak hanya terkait besarnya investasi dan jumlah tenaga kerja yang berpotensi terserap.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui perhitungan manfaat, risiko, serta konsekuensi lingkungan dari keberadaan pusat data AI tersebut.
“Seharusnya pemerintah membuka ke publik plus-minus data center AI tersebut. Keuntungannya bagaimana dan kerugiannya bagaimana. Banyak hasil riset yang mengungkap dampak dari keberadaan data center AI, mulai dari penggunaan air, potensi bakteri tertentu dalam air buangan, kebisingan, karbon, dan sebagainya,” ujarnya.
Perhatian terhadap kebutuhan air menjadi semakin penting karena proyek berada di kawasan Jatiluhur yang memiliki fungsi strategis dalam penyediaan sumber daya air. Waduk Jatiluhur tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan industri dan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem irigasi pertanian di sejumlah wilayah Jawa Barat.
Maulana meminta kepentingan pemenuhan air bagi sektor pertanian tetap menjadi perhatian dalam pengembangan proyek tersebut.
“Sebagaimana fungsi awalnya, Waduk Jatiluhur digunakan untuk mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 240.000 hektare di wilayah Karawang, Subang, Bekasi, dan sekitarnya. Jadi, hak atas air bagi petani harus didahulukan sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,” ucap Maulana.
DPRD Pertanyakan Keterbukaan Informasi
Selain aspek lingkungan, DPRD Jawa Barat juga menyoroti komunikasi antara pemerintah eksekutif dan legislatif terkait pembangunan pusat data tersebut.
Maulana menyebut informasi mengenai perizinan, AMDAL, proses pembangunan, hingga skema manfaat bagi masyarakat perlu disampaikan secara terbuka kepada DPRD maupun publik.
“Saya bertanya ke lintas komisi yang ada di DPRD Jawa Barat, banyak yang tidak tahu. Meskipun katanya ini program pemerintah pusat, setidaknya secara izin, AMDAL, pembangunan, dan alur benefit ada pembahasan di DPRD Jawa Barat. Lagi-lagi gubernur tidak ada koordinasi dengan legislatif,” tegasnya.
Menurut Maulana, komunikasi sejak tahap awal pembangunan dibutuhkan agar berbagai potensi dampak dapat diidentifikasi dan langkah mitigasi dapat dipersiapkan sebelum pusat data memasuki tahap operasional.
“Apalagi nanti setelah ada pembangunan, efek negatifnya terjadi, tentu pemerintah eksekutif dan legislatif menjadi kambing hitam yang sewaktu-waktu bisa sangat disalahkan akibat pembangunan data center AI ini,” pungkasnya.
Sorotan DPRD tersebut muncul di tengah perkembangan terbaru proyek. Pada 29 September 2026, Pemprov Jawa Barat menyatakan pembangunan pusat data AI Jatiluhur dihentikan sementara karena sejumlah persyaratan, termasuk AMDAL dan PBG, masih dalam proses. Pemprov menyatakan tetap mendukung investasi, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Pemprov Jabar juga telah menyoroti kebutuhan air proyek tersebut. Dalam pengembangan pada kapasitas tertentu, kebutuhan air disebut dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari, sehingga perhitungannya perlu dipastikan tidak mengganggu alokasi air untuk masyarakat dan pertanian.
