Netty Usut Dugaan Pelabuhan Batam Centre Jadi Tempat Pemberangkatan PMI Non-Prosedural

- Jurnalis

Selasa, 27 Desember 2022 - 15:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk turun tangan mengusut terkait dugaan adanya pemberangkatan PMI non-prosedural melalui Pelabuhan Batam Centre.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk turun tangan mengusut terkait dugaan adanya pemberangkatan PMI non-prosedural melalui Pelabuhan Batam Centre.

Infobandungnews-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk turun tangan mengusut terkait dugaan adanya pemberangkatan PMI non-prosedural melalui Pelabuhan Batam Centre.

“Saya meminta agar BP2MI turun langsung untuk menuntaskan dugaan tersebut. Benar atau tidaknya harus diusut secara transparan dan menyeluruh, ” kata Netty, Selasa (27/12/2022).

Sebelumnya, muncul dugaan pelabuhan Batam centre menjadi tempat penyaluran PMI non-prosedural. Diperkirakan, dalam satu kapal, terdapat ratusan PMI non-prosedural yang diberangkatkan. Menurut penelusuran salah satu media nasional, petugas pelabuhan juga ikut bermain dalam kasus tersebut.

Para PMI tersebut diinformasikan berangkat hanya bermodal paspor semata tanpa adanya kelengkapan dokumen lainnya sebagaimana aturan yang ditetapkan. Menurut Netty, hal ini sangat memprihatinkan, “Apalagi pelabuhan tersebut adalah pelabuhan resmi yang sudah seharusnya pengawasannya ketat,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Netty meminta agar BP2MI menindak siapapun yang terlibat dalam jaringan sindikat mafia penyalur PMI non-prosedural. “Jangan pandang bulu, sikat habis semuanya yang terlibat dalam penyaluran PMI non-prosedural. Tindakan tegas serta hukuman maksimal harus diberikan kepada para petugas yang ikut terlibat,” ungkap Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah memaksimalkan perlindungan terhadap PMI maupun calon PMI. “Perlindungan untuk PMI dari pemerintah pusat maupun daerah merupakan amanat UU yang harus ditunaikan. Para PMI harus terlindungi baik mereka sebelum bekerja, saat bekerja dan sesudah bekerja,” pungkas Netty.

Yg-IBN 001

Sunber dor.go.id

 

Berita Terkait

Dony Ahmad Munir Direkomendasikan Maju di Pilgub Jabar 2029, Pilih Fokus Bangun Sumedang
Bakesbangpol Jabar Evaluasi Bantuan Keuangan Parpol, Demokrat Jabar Tegaskan Komitmen Transparansi
Jokowi Kembali Safari Politik, Hadiri Rakorda PSI di Bandung dan Bekasi
Resmi Sudah! Diserahkan Sekjen, Anton Dapat SK Ketua DPD Demokrat Jawa Barat
Dede Yusuf Ungkap Pembahasan RUU Pemilu Mulai Mengerucut, Ambang Batas Parlemen 4–5 Persen
DPC Demokrat Kabupaten Bandung Gelar Doa Bersama, Peringati HUT ke-25 dan Milad ke-77 SBY
Demokrat Bantah Pidato AHY Berkaitan dengan Pilpres 2029
Dukung Agenda Ekonomi Presiden Prabowo, AHY: Pertumbuhan Harus Membuat Rakyat Ikut Naik Kelas

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 07:43 WIB

Dony Ahmad Munir Direkomendasikan Maju di Pilgub Jabar 2029, Pilih Fokus Bangun Sumedang

Selasa, 6 Oktober 2026 - 20:56 WIB

Bakesbangpol Jabar Evaluasi Bantuan Keuangan Parpol, Demokrat Jabar Tegaskan Komitmen Transparansi

Sabtu, 26 September 2026 - 07:22 WIB

Jokowi Kembali Safari Politik, Hadiri Rakorda PSI di Bandung dan Bekasi

Jumat, 25 September 2026 - 15:44 WIB

Resmi Sudah! Diserahkan Sekjen, Anton Dapat SK Ketua DPD Demokrat Jawa Barat

Rabu, 16 September 2026 - 08:23 WIB

Dede Yusuf Ungkap Pembahasan RUU Pemilu Mulai Mengerucut, Ambang Batas Parlemen 4–5 Persen

Berita Terbaru