Infobandungnews – Jawa Barat mencatat peningkatan produksi jagung yang cukup tajam sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 794,82 ribu ton, meningkat 40,85 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebanyak 564,29 ribu ton.
Peningkatan tersebut juga diikuti bertambahnya luas panen, dari 77,99 ribu hektare menjadi 108,67 ribu hektare. Sementara itu, potensi produksi jagung pada Januari hingga Maret 2026 diproyeksikan mencapai 330,96 ribu ton.
Meski demikian, peningkatan produksi belum sepenuhnya berdampak pada keterjangkauan harga jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Data Sistem Informasi Jagung (SIJAGUNG) Kementerian Pertanian mencatat, rata-rata harga pembelian jagung oleh pabrik pakan di Jawa Barat pada Juni 2026 mencapai Rp6.925 per kilogram.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan jagung di Jawa Barat tidak bisa semata-mata dikaitkan dengan anggapan bahwa “Jawa Barat kekurangan produksi jagung.”
Tantangan yang sebenarnya terletak pada belum optimalnya jaminan pasokan jagung yang sesuai dengan standar kualitas, waktu kebutuhan, lokasi distribusi, serta harga yang dapat dijangkau peternak.
Permasalahan ini berkaitan dengan sistem distribusi, tata niaga, fasilitas penyimpanan dan pengeringan, penguatan konsolidasi hasil panen petani, akses peternak terhadap bahan baku, hingga kesenjangan harga antarwilayah.
Di tingkat nasional, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah untuk periode 2026–2029.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Saeful Bachri, mendesak pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi persoalan tersebut.
” Persoalan kelangkaan dan kenaikan harga jagung untuk kebutuhan pakan ayam tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus segera melakukan langkah konkret untuk memastikan ketersediaan jagung, menjaga harga pakan, sekaligus melindungi keberlangsungan peternak rakyat,” kata anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Demokrat, Saeful Bachri, dalam keterangan tertulisnya yang diterima RRI, Kamis 8 Oktober 2026 malam.
Politisi yang akrab disapa Kang SAE itu menjelaskan, mahalnya harga jagung berpengaruh langsung terhadap biaya operasional peternakan ayam. Ketika harga bahan baku pakan mengalami kenaikan, biaya produksi industri pakan turut meningkat. Dampaknya, kenaikan tersebut berpotensi dibebankan kembali kepada peternak melalui harga pakan yang lebih mahal.
Menurutnya, peternak rakyat berada dalam situasi yang sulit. Beban produksi terus bertambah, sedangkan harga jual telur dan daging ayam tidak selalu mengalami kenaikan yang sebanding. Apabila berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat mempersempit keuntungan peternak, mendorong pengurangan jumlah ternak, bahkan menyebabkan sebagian pelaku usaha menghentikan kegiatan peternakannya.
” Sebagai anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, saya menilai persoalan ini tidak boleh hanya diselesaikan melalui operasi pasar atau intervensi sesaat.
Yang harus dibenahi adalah rantai pasok jagung dari hulu sampai hilir.
Jawa Barat merupakan salah satu daerah penghasil jagung yang cukup besar. Karena itu muncul pertanyaan mendasar: mengapa ketika produksi jagung meningkat, peternak di Jawa Barat masih mengalami kesulitan mendapatkan jagung dengan harga yang terjangkau?
Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan semata-mata produksi, tetapi juga menyangkut distribusi, tata niaga, pengeringan, penyimpanan, kualitas jagung, biaya logistik dan panjangnya rantai perdagangan,” beber Saeful Bachri.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Saeful meminta Pemprov Jabar menyusun neraca jagung secara berkala setiap bulan. Neraca itu diperlukan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang terukur, sekaligus untuk mengetahui kondisi pasokan dan kebutuhan jagung di seluruh wilayah Jawa Barat.
” Saya meminta Pemprov Jawa Barat segera menyusun neraca jagung Jawa Barat secara bulanan, yang memuat secara transparan: produksi jagung, kebutuhan industri pakan, kebutuhan peternak rakyat, stok jagung, distribusi antar kabupaten/kota, jagung yang keluar dan masuk Jawa Barat, kapasitas gudang dan dryer, serta perkembangan harga dari tingkat petani sampai peternak,” ujarnya menambahkan.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bandung itu menegaskan, setiap kebijakan harus didasarkan pada data yang valid, bukan sekadar perkiraan. Pemerintah perlu mengetahui secara pasti jumlah produksi, kebutuhan pasar, ketersediaan stok, serta pola distribusi jagung di Jawa Barat.
“Jangan Sampai Petani dan Peternak sama sama dirugikan.Kebijakan jagung harus mampu menciptakan keseimbangan. Petani membutuhkan harga jual yang menguntungkan, tetapi peternak juga membutuhkan harga bahan baku pakan yang wajar,” tegasnya.
Selain pembenahan tata niaga, Saeful juga menekankan pentingnya memastikan program intervensi jagung pemerintah benar-benar menjangkau peternak rakyat yang membutuhkan. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan penyaluran, tetapi harus terlihat dari manfaat nyata yang dirasakan di lapangan.
Ia mengingatkan, persoalan harga dan ketersediaan pakan berpotensi berkembang menjadi masalah ketahanan pangan apabila tidak segera ditangani. Kenaikan biaya produksi ayam dapat mendorong peternak mengurangi populasi ternaknya sehingga berisiko mengganggu pasokan telur dan daging ayam di pasaran.
” Pada akhirnya masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga pangan. Karena itu saya meminta Pemprov Jawa Barat melakukan intervensi yang terukur, berbasis data dan tidak bersifat temporer. Petani jagung jangan dirugikan. Peternak jangan dikorbankan,” pintanya tegas.
Saeful menambahkan, pemerintah harus memastikan kebijakan pengelolaan jagung mampu melindungi kepentingan petani sekaligus menjaga keberlangsungan usaha peternakan. Dengan demikian, masyarakat tidak harus menanggung dampak lanjutan berupa kenaikan harga kebutuhan pangan.
Menurutnya, Jawa Barat perlu membangun sistem jagung yang terintegrasi, mulai dari produksi di tingkat petani, proses pengeringan dan penyimpanan, distribusi, hingga pemanfaatannya sebagai bahan baku pakan ternak.
” Petani harus sejahtera, peternak harus terlindungi, dan pangan masyarakat terjaga,” harap anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Saeful Bachri.
