Infobandungnews – Arcamanik, 6 Oktober 2026 — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat menggelar Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/10/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin Sekretaris Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rumondang Rumapea, S.A.P., bersama jajaran tim evaluasi.
Hadir pula Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan partai politik, Ruliadi, S.E., M.Si., beserta sejumlah jajaran terkait.
Kedatangan tim Bakesbangpol Jabar diterima oleh dr. Hj. Ratnawati, MKKK, selaku Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat demisioner sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Ratnawati hadir mewakili Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat terpilih bersama jajaran tim kebendaharaan.
Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik berjalan sesuai aturan, sekaligus memenuhi prinsip tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas.
“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar pemeriksaan administrasi, tetapi merupakan bagian dari upaya memastikan setiap dukungan keuangan negara dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.” Ujar Ratnawati.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik merupakan bagian dari tanggung jawab partai politik dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
“Partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola organisasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.” Lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat turut menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan anggaran yang dilakukan DPD Partai Demokrat Jawa Barat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan bantuan keuangan yang transparan, tertib, dan sesuai ketentuan.” Ujar Rumondang.
DPD Partai Demokrat Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat.***
