Infobandungnews – Pemerintah Kota Bandung mulai melakukan pembenahan di kawasan Jalan Kiaracondong melalui penertiban trotoar dan pembersihan saluran drainase. Upaya ini bertujuan meminimalkan potensi banjir dan genangan air, sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menjelaskan bahwa penataan kawasan tersebut merupakan hasil kesepahaman antara warga, para pedagang, dan aparat kewilayahan. Proses komunikasi dan pembahasan telah dilakukan melalui tiga kali pertemuan sejak Oktober 2025.
Menurut Farhan, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan penataan kawasan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Karena itu, pembenahan dilakukan melalui kerja sama berbagai pihak dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Ini adalah pembenahan mandiri yang dilakukan oleh warga, dikoordinasikan oleh lurah dan camat atas perintah wali kota dan arahan dari Gubernur Jawa Barat. Ini bentuk kolaborasi bottom up yang menurut saya paling baik yang pernah saya lihat,” kata Farhan saat meninjau Pasar Kiaracondong, Selasa (13/10).
Dalam penataan tersebut, Pemkot Bandung juga menyoroti keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Farhan menegaskan bahwa masyarakat tetap diperbolehkan berjualan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, selama kegiatan tersebut tidak melanggar aturan maupun mengganggu kepentingan publik.
Terdapat tiga ketentuan utama yang perlu dipatuhi para pedagang, yaitu tidak mendirikan bangunan permanen atau semipermanen, menjalankan usaha sesuai jadwal operasional yang ditetapkan, serta menjaga kebersihan area berjualan.
“Pada prinsipnya PKL bukan tidak boleh berdagang. Boleh berdagang tetapi aturannya jelas. Tidak boleh permanen atau semipermanen, datang bersih pulang bersih dan jam operasionalnya dibatasi,” ujarnya.
Pada tahap pertama, pemerintah memprioritaskan pembersihan trotoar dan saluran air yang mengalami penyumbatan akibat penumpukan sampah serta sedimentasi. Kondisi drainase yang tidak berfungsi optimal tersebut berisiko menghambat aliran air hujan, khususnya di lingkungan permukiman RW 1, Kelurahan Kebon Jayanti.
Farhan berharap, normalisasi saluran drainase dapat memperlancar aliran air menuju kawasan Sukapura sehingga air hujan tidak meluber dan memasuki rumah-rumah warga.
“Yang paling pertama adalah membersihkan trotoar dan drainase. Drainase sudah menghilang karena tumpukan sedimen dan sampah. Itu kita bersihkan dulu supaya ketika hujan turun air masuk ke drainase dan mengalir ke Sukapura, bukan ke permukiman warga,” jelasnya.
Usai pembenahan infrastruktur dasar, pemerintah kota akan melanjutkan penataan kawasan perdagangan. Langkah ini akan dirumuskan bersama para pedagang, masyarakat setempat, lurah, camat, pengelola pasar, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Selain persoalan kebersihan dan drainase, penataan parkir turut menjadi agenda penting. Farhan menekankan bahwa praktik parkir liar di badan jalan harus dicegah karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan.
Pengaturan lokasi parkir, kegiatan pasar, hingga waktu berjualan akan dibicarakan bersama para pemangku kepentingan. Adapun di bagian barat kawasan, pemerintah telah memiliki area parkir yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas masyarakat.
Farhan juga mengingatkan bahwa penetapan tarif parkir harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan tidak boleh dilakukan secara sepihak.
“Pada prinsipnya, parkir tidak boleh liar. Tidak boleh tiba-tiba mematok Rp10.000. Semua harus diatur,” tegasnya.
Pelaksanaan penataan Jalan Kiaracondong membutuhkan sinergi antarkewilayahan lantaran kawasan tersebut mencakup wilayah Kecamatan Kiaracondong di bagian timur dan Kecamatan Batununggal di bagian barat. Keselarasan koordinasi kedua kecamatan menjadi salah satu faktor penting agar pembenahan berjalan efektif.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, warga, pedagang, pengelola pasar, dan petugas parkir, Pemkot Bandung berharap kawasan Kiaracondong dapat menjadi lebih bersih, tertib, dan nyaman. Di sisi lain, penataan ini diharapkan tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha dan mencari penghasilan sesuai aturan yang ditetapkan.***
